Kompas.com - 07/09/2015, 19:37 WIB
Ketuua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, saat ditemui di Kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta Barat, Senin (7/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetuua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, saat ditemui di Kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta Barat, Senin (7/9/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta, Agung Laksono, menyarankan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bertanggung jawab atas kehadiran keduanya dalam acara kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Terlebih lagi, kehadiran keduanya dalam kampanye Donald Trump dilakukan saat melakukan kunjungan resmi parlemen.

Agung menyarankan keduanya hadir dalam pemanggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas pengaduan yang dilakukan anggota DPR. Menurut Agung, bukan hal yang aneh jika pimpinan DPR disidangkan melalui MKD.

"Kalau memang MKD menindaklanjuti dengan memanggil Ketua, Wakil Ketua DPR, dan pihak terkait, maka seyogianya hadirlah, jangan melakukan lobi-lobi, hadapi saja," ujar Agung dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (7/9/2015).

Agung mengatakan, Setya dan Fadli dapat menggunakan forum MKD untuk memberikan pertanggungjawaban. Selain itu, kesempatan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai forum klarifikasi untuk memberikan kejelasan yang sesungguhnya kepada publik.

"Kenapa mereka harus mampir secara spontan, padahal melekat jabatan sebagai Ketua DPR. Ada yang memandang ini merugikan negara, apalagi ke luar negeri dan menggunakan uang negara. Butuh transparansi dan akuntabilitas," kata Agung.

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI telah melakukan rapat internal terkait dugan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon. Dugaan pelanggaran kode etik tersebut terkait kehadiran keduanya dalam acara jumpa pers yang digelar bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, MKD memutuskan bakal memproses Novanto dan Fadli meskipun tanpa aduan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Nasional
Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Nasional
Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Nasional
Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Nasional
Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Nasional
Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Nasional
Menag: Pemerintah Sudah Siap Layani Jemaah Haji 2022

Menag: Pemerintah Sudah Siap Layani Jemaah Haji 2022

Nasional
4 Prajruit TNI AL Sumbang 6 Emas di Sea Games Vietnam

4 Prajruit TNI AL Sumbang 6 Emas di Sea Games Vietnam

Nasional
Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Nasional
Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.