Kompas.com - 07/09/2015, 18:40 WIB
Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, saat menghadiri peringatan HUT ke-50 Kompas, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, saat menghadiri peringatan HUT ke-50 Kompas, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta, Agung Laksono, menyebut bahwa pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, merupakan tindakan yang tidak memiliki urgensi dalam hal kepentingan rakyat.

Padahal, kunjungan pimpinan DPR di Amerika merupakan kegiatan resmi yang mewakili parlemen Indonesia.

"Kalau saya melihat, ini tidak ada urgensinya sama sekali dengan rakyat secara langsung. Dari segi prosedur, ini mungkin jadi sebuah pertanyaan, apa keuntungannya bagi Indonesia," ujar Agung dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (7/9/2015).

Selain itu, Agung mengatakan, pertemuan pimpinan DPR dengan pengusaha asal AS itu dalam acara kampanye bakal calon presiden tersebut dikhawatirkan dapat berpengaruh pada politik luar negeri Indonesia. Menurut Agung, tidak ada kaitannya antara menarik investor asing dan hadir dalam acara kampanye partai politik.

"Saya minta agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menindaklanjuti pertemuan itu. Saya berharap, mereka mau hadir untuk memberikan klarifikasi," kata Agung.

Dalam kunjungan ke AS, rombongan DPR di bawah koordinasi Setya Novanto bertemu dengan bakal calon presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, di New York, Kamis (3/9/2014). Rombongan DPR itu hadir dalam acara kampanye yang diadakan di Trump Plaza, dan Trump secara khusus memperkenalkan Novanto sebagai Ketua DPR, orang kuat dan sangat berpengaruh, yang sengaja datang untuk menemui dirinya bersama rombongan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Nasional
Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

Nasional
UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

Nasional
Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Nasional
UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Nasional
Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

Nasional
Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Nasional
Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

Nasional
Menag Larang Kegiatan Takbir Keliling dan Batasi Jumlah Orang Saat Malam Takbiran di Masjid

Menag Larang Kegiatan Takbir Keliling dan Batasi Jumlah Orang Saat Malam Takbiran di Masjid

Nasional
Sanksi bagi Masyarakat yang Nekat Mudik: Denda hingga Penyitaan Kendaraan

Sanksi bagi Masyarakat yang Nekat Mudik: Denda hingga Penyitaan Kendaraan

Nasional
Satgas Covid-19: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang, tetapi Sektor Esensial Tetap Beroperasi

Satgas Covid-19: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang, tetapi Sektor Esensial Tetap Beroperasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X