JK Nilai Novanto-Fadli Tak Perlu Minta Maaf karena Hadiri Kampanye Trump

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak perlu meminta maaf kepada masyarakat terkait kehadiran mereka dalam kampanye kandidat calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keduanya hadir dalam kampanye Trump di tengah-tengah kunjungan kerja ke AS.

"Saya kira tidak sejauh itu (tidak perlu minta maaf kepada masyarakat). Namun, ini urusan DPR-lah, nanti DPR yang menyelesaikannya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (7/9/2015).

Selebihnya, Kalla enggan mengomentari langkah Setya dan Fadli Zon tersebut. Kalla menilai, suatu hal yang wajar jika seorang politikus seperti Setya dan Fadli berkawan dengan politikus negara lain.

Setya Novanto dan Fadli Zon hadir dalam konferensi pers Donald Trump terkait pencalonannya sebagai kandidat calon presiden AS di Trump Tower, New York City, Kamis (3/8/2015). Dalam konferensi pers itu, Trump memperkenalkan Setya sebagai tamu khususnya. (Baca: Formappi Desak MKD Proaktif Panggil Setya Novanto soal Pertemuan dengan Trump)

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, dua pimpinan DPR RI itu harus meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Kehadiran Novanto dan Fadli dalam kampanye Trump dinilai telah memunculkan spekulasi negatif untuk DPR dan Indonesia.

Dahnil menilai, kedua pimpinan DPR tersebut secara sadar telah menerima peran ketika dijadikan sebagai materi kampanye oleh Trump. Padahal, Novanto dan Fadli berkunjung ke AS menggunakan fasilitas negara dalam rangka kunjungan kerja.

Setya-Fadli dan sejumlah anggota berada di AS untuk menghadiri tiga kegiatan yang berkaitan dengan agenda parlemen. Adapun tiga agenda itu adalah sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York, bertemu dengan speaker house di Kongres Amerika, dan bertemu diaspora Indonesia di AS.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah melakukan rapat internal mengenai dugaan pelanggaran kode etik terkait kehadiran pimpinan DPR dalam acara Trump. Pada rapat yang berlangsung tertutup itu, MKD memutuskan bahwa mereka akan memproses Novanto dan Fadli, meskipun tanpa aduan. (Baca: MKD Putuskan Proses Masalah Novanto-Fadli Tanpa Perlu Aduan)