Ruhut Tak Setuju Ada Pansus Pelindo II, tetapi Ingin Ada Pansus Bareskrim

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul, tidak setuju dengan usulan pembentukan panitia khusus atau pansus untuk mengungkap dugaan korupsi di PT Pelabuhan Indonesia II. Menurut dia, lingkup Pansus Pelindo II terlalu kecil.

"Kalau kita, enggak setuju sama pembentukan Pansus Pelindo II. Kita maunya bentuk Pansus Bareskrim Polri," kata Ruhut saat dihubungi, Senin (7/9/2015).

Ruhut menilai bahwa Bareskrim di bawah kepemimpinan Komisaris Jenderal Budi Waseso telah banyak menuai prestasi, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia menganggap kasus Pelindo II hanya bagian kecil dari kasus-kasus yang diusut oleh Bareskrim.

"Ada (pengusutan) pemetaan sawah, PLN, kasus Abraham Samad. Kalau Pansus Pelindo itu kan hanya keinginan kawan-kawan PDI-P saja karena melihatnya, katanya, itu sebagai pintu masuk," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane di Pelindo II harus dilanjutkan. Sekalipun Budi Waseso dirotasi dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, penyidikan atas kasus itu harus berlanjut pada kepemimpinan baru Bareskrim di bawah Komjen Anang Iskandar. (Baca: Trimedya: Komisi III Akan Bentuk Pansus Pelindo)

"Komisi III akan buat Pansus Pelindo agar kasus yang ditangani Buwas (Budi) bisa jalan terus," kata Trimedya saat dihubungi wartawan, Jumat (4/9/2015).

Ia mengatakan, rotasi seorang perwira merupakan hal yang wajar terjadi di instansi kepolisian. Namun, dalam kasus Budi, ia menganggap ada muatan politis di dalamnya.

"Kami menyayangkan tidak ada pembelaan dari Polri karena Buwas ini korban dari penanganan kasus Pelindo," ujarnya.

Selain PDI-P, partai lain juga menunjukkan dukungan atas Pansus Pelindo, antara lain PKB, PPP, dan Partai Golkar.