Kompas.com - 07/09/2015, 07:47 WIB
Ketua DPR Setya Novanto dan Donald Trump APKetua DPR Setya Novanto dan Donald Trump
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR saat bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menggelar jumpa pers di Trump Plaza, New York, masih menuai berbagai komentar. Setya didesak untuk mengungkapkan isi percakapannya dengan Trump sebelum jumpa pers digelar. (Baca: Pemerhati Jam: Arloji Setya Novanto Lebih Mahal dari Obama-Pangeran William)

"Seluruh pembicaraan bersama Trump harus diekspos ke publik. Karena sekarang tidak clear dan mereka harus sampaikan apa agenda pembicaraan, capaian, serta targetnya. Ini kan enggak ada?" ujar anggota Fraksi PKB Yanuar Prihatin dalam keterangannya, Minggu (6/9/2015).

Kunjungan Setya Novanto dan Fadli Zon ke Amerika Serikat untuk menghadiri konferensi Inter-Parliamentary Union. Konferensi yang bertajuk "The Fourth World Conference of Speakers of Parliament" itu berlangsung pada 31 Agustus-2 September 2015. (Baca: Setya Novanto Pakai Arloji Miliaran Rupiah Saat Bertemu Donald Trump?)

Menurut Yanuar, seharusnya Setya dan Fadli juga menemui bakal calon presiden lainnya, Hillary Clinton.

"Merugikan bangsa Indonesia jika dianggap mendukung Trump dari Partai Republik dan fatal pada akhirnya pemilihan presiden AS pemenangnya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton," ujar Yanuar.

Lebih jauh, ia meminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan secara proaktif menindaklanjuti Setya dan Fadli Zon, jika terbukti pertemuan itu memberikan dampak negatif.

"Selain petisi, Dewan Kehormatan agar menindak secara proaktif. Selanjutnya meminta Setnov mundur sebagai Ketua DPR jika terbukti bahwa memberikan efek negatif dan kepentingan politik," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

Nasional
Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Nasional
Update 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Update 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Nasional
UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

Nasional
Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Nasional
KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

Nasional
Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Nasional
Penjelasan Pasal 74 UU Pencucian Uang Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Penjelasan Pasal 74 UU Pencucian Uang Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Terawan Suntikkan Vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie

Terawan Suntikkan Vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X