Kompas.com - 06/09/2015, 15:55 WIB
Fadli Zon bersama Donald Trump @fadlizonFadli Zon bersama Donald Trump
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuntut Shamsi Ali Satu, imam masjid New York, untuk meralat pernyataannya terkait kehadiran pimpinan DPR dalam acara jumpa pers kampanye yang digelar oleh peserta kontes bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump.

Fadli mengancam akan membawa masalah tersebut ke ranah hukum jika Shamsi tak mengoreksi pernyataannya di media sosial. Politisi Partai Gerindra itu merasa difitnah.

"Jika tidak, saya akan melayangkan somasi sebagai pelanggaran terhadap UU ITE. Saya akan tunjuk pengacara saya," kata Fadli dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Minggu (6/8/2015).

Pada Kamis (3/9/2014), Donald Trump menggelar jumpa pers di lobi gedung Trump di New York City, AS. Saat itu, Ketua DPR Setya Novanto dan Fadli hadir dan berdiri di barisan pendukung Donald.

Shamsi kemudian menyampaikan kritik atas sikap pimpinan DPR itu. Menanggapi pernyataan Shamsi, Fadli mengirimkan jawaban lewat WhatsApp kepada Shamsi. Pesan yang sama juga diteruskan kepada wartawan di Jakarta. Berikut isi penjelasan Fadli Zon:

"Perlu saya jelaskan lagi apa yg Pak Shamsi tulis di FB telah menyebarluaskan informasi yg tdk benar. Ada yg berbau fitnah. Berikut tulisan Pak Shamsi dan saya buat jawaban saya di dalan kurung dg dimulai kata FZ (Fadli Zon):

Lagi heboh pesan WA ini:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saya sayangkan Ketua DPR bertemu dengan Donald Trump, apalagi dalam acara kampanyenya. (FZ: bukan kampanye tapi press conference, dua hal berbeda. Cek saja artinya di kamus. Apalagi dlm terminologi politik)

Pertama sangat tidak etis karena posisinya sebagai ketua DPR. Ketua DPT mewakili negara. Dan negara tidak etis mendukung (FZ: tdk ada dukungan atau semacam itu, memangnya kita punya suara atau pengaruh mendukung bakal capres AS?) salah satu calon (FZ: DT calon pun belum, ia adlh invidual yg berusaha dptkan dukungan dr Partai Republik), apalagi menghadiri acara kampanye (FZ: ini bukan kampanye, tp konfernsi pers yg diadakan di gedungnya sendiri di Trump Plaza lobby. Kami waktu itu baru dari lantai 26 ketemu DT n jajatannya dan diajak melihat press conference di bawah sambil jalan pulang. Di lobi itu sdh penuh wartawan dan para pegawainya. Sebagai sopan santun orang timur, kami nonton melihat sampai konferensi pers usai, pun jalanan ke pintu keluar padat dg manusia).

Kedua, ketua DPR kita diterima tidak lebih dari 3 menit (FZ: kami ditetima di lantai 26 disediakan makan minum sambil ngobrol sekitar 30 menit. Bagaimana anda bisa menyimpulkan 3 menit. Ini spesifik anda menyebarkan informasi salah ke publik 3 menit. Fitnah. Kalau tulisan FB didasarkan siaran di TV harus disebutkan. Jelas anda salah) unik sekedar memperlihatkan muka di depan panggung (FZ: anda merendahkan kami, dg mengatakan hanya diterima 3 menit untuk memperlihatkan muka di pnggung. Anda menyimpulkan tanpa meneliti dulu apa yg kami bicarakan dan anda tak tau ada pertemuan sebelumnya). Sungguh merendahkan martabat bangsa dan negara untuk sekedar tersenyum di depan publik Amerika pendukung Donald Trump. (FZ: martabat bangsa mana yg direndahkan dg bertemu DT. Ia adalah pengusaha sukses sejak lama. Punya investasi di Indonesia. Bagi saya bagus ada investor masuk di saat ekonomi terpuruk. Sy sendiri merasa terhormat bertemu DT. Kami bukan ketemu seorang koruptor, penjahat perang atau kriminal, tapi pengusaha sukses yg berinvestasi di Indonesia!)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.