Kompas.com - 05/09/2015, 12:45 WIB
Ketua DPR Setya Novanto dan Donald Trump APKetua DPR Setya Novanto dan Donald Trump
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faisal menyayangkan dua pimpinan DPR, Setya Novanto dan Fadli Zon, yang hadir dalam kampanye Donald Trump yang berencana maju sebagai bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. Menurut Helmy, kedua pimpinan DPR itu telah melampaui batas etika dalam berpolitik.

"Off-side karena ikut dalam kampanye," kata Helmy saat dijumpai di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (5/9/2015).

Helmy menuturkan, kehadiran Novanto dan Fadli dalam kampanye Donald Trump dikhawatirkan akan mengganggu suasana politik di AS. Terlebih, Trump merupakan bakal calon presiden dari Partai Republik yang ia anggap cukup kontroversial.

Oleh karena itu, mantan Sekjen DPP PKB ini mendesak agar Novanto dan Fadli segera meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Sebab, secara sadar atau tidak, kedua pimpinan DPR itu membawa nama lembaga DPR RI dan masyarakat Indonesia saat hadir dalam kampanye tersebut.

"Partai Republik juga agak tidak bagus. Menurut saya, tidak tepat masuk dalam wilayah politik negara lain. Mereka perlu minta maaf karena secara etika politik sangat tidak baik," ujar Helmy.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa kunjungan yang dilakukan pimpinan DPR RI di AS adalah untuk menghadiri tiga kegiatan yang berkaitan dengan agenda parlemen. Adapun tiga agenda itu adalah sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York, bertemu dengan speaker house di Kongres Amerika, dan bertemu diaspora Indonesia di AS.

"Sudah jelas bahwa kunjungan itu dilakukan oleh parlemen, bukan dilakukan oleh pemerintah," ujar Arrmanatha.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana juga mempertanyakan sikap pimpinan DPR yang bertemu Donald Trump. Terlebih lagi, dalam pertemuan tersebut, Novanto sempat mengklaim bahwa rakyat Indonesia menyukai sosok Trump.

Dalam kesempatan itu, Trump bertanya kepada Novanto, "Apakah rakyat Indonesia menyukai saya?" Lantas Novanto pun menjawab, "Ya".

"Jawaban dan kehadiran Novanto, yang diperkenalkan sebagai Ketua DPR, seolah memberi endorsement atas kampanye Trump. Tanpa disadari, Ketua DPR dari sebuah negara besar dengan jumlah Muslim terbesar dan demokratis telah dimanfaatkan oleh Donald Trump," kata Hikmahanto.

Sementara Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (Fitra) mempertanyakan kehadiran Fadli dan Setya dalam kampanye Donald Trump. Apalagi keduanya melakukan kunjungan kerja ke AS dengan menggunakan uang negara.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah bahwa dirinya dan Setya Novanto memberikan dukungan politik kepada Trump. Kehadirannya pada kampanye Trump, menurut Fadli, dilakukan secara tidak sengaja.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

Nasional
Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Nasional
UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X