Hadir di Aktivitas Politik Trump, Ketua DPR Dinilai Langgar Etika

Kompas.com - 05/09/2015, 11:18 WIB
Ketua DPR Setya Novanto dan Donald Trump APKetua DPR Setya Novanto dan Donald Trump
|
EditorCaroline Damanik
JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai bahwa kunjungan Ketua DPR Setya Novanto ke Amerika Serikat untuk menghadiri aktivitas politik kandidat calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melanggar kode etik. Sikap tersebut, menurut dia, akan berdampak pada hubungan kedua negara.

"Dari sisi etika politik sangat tidak elok. Akan mengganggu hubungan kita, seolah kita mendukung Trump," ujar Bambang di sebuah acara talkshow di Jakarta, Sabtu (5/9/2015).

Bambang menambahkan, sikap tersebut kemungkinan besar akan dipersoalkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Namun, mengenai sanksi yang mungkin diberikan, Bambang mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya ke MKD.

Kunjungan Setya ke acara kampanye calon presiden Donald Trump di Amerika, menurut Bambang, bisa jadi dilakukan dalam rangka belajar menjadi calon presiden atau justru meminta dukungan jika Trump terpilih nanti.

"Ya, mungkin setelah Ketua DPR, (dia) mau jadi presiden," kata Bambang.

Meskipun begitu, Bambang menambahkan, Fraksi Golkar tidak akan mengintervensi MKD terkait sikap Setya. Bambang menegaskan, jelas ada indikasi pelanggaran etika dalam sikap tersebut dan menimbulkan keberpihakan karena hanya mendatangi kampanye satu calon.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog UI Sarankan Pemprov DKI Jakarta Survei di Pasar Tradisional untuk Deteksi Covid-19

Epidemiolog UI Sarankan Pemprov DKI Jakarta Survei di Pasar Tradisional untuk Deteksi Covid-19

Nasional
UPDATE 6 Juni: Bertambah 993, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 30.514

UPDATE 6 Juni: Bertambah 993, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 30.514

Nasional
KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

Nasional
KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

Nasional
Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan 'New Normal'

Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan "New Normal"

Nasional
KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

Nasional
FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

Nasional
KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

Nasional
UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

Nasional
KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

Nasional
Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Nasional
Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Nasional
Menghadirkan Pancasila di Era 'New Normal'

Menghadirkan Pancasila di Era "New Normal"

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Nasional
Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X