Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: DPR Mau Bangun Klinik Apa Rumah Sakit?

Kompas.com - 03/09/2015, 13:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Nasdem mengkritik wacana pembangunan klinik berkapasitas 10.000 orang yang masuk ke dalam rencana strategis DPR. Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate menilai, tidak ada hal yang mendesak sehingga DPR harus membangun klinik berkapasitas besar itu. (baca: DPR Juga Ingin Bangun Klinik Modern)

"Klinik kapasitas 10.000 orang itu namanya sudah rumah sakit," kata Johnny, saat dihubungi, Kamis (3/9/2015).

Ia mengatakan, melihat kondisi ekonomi saat ini, DPR seharusnya mendorong agar pemerintah mempercepat belanja negara untuk pembangunan infrastruktur dan program kerakyatan lainnya. Selain itu, melihat kapasitas klinik yang ingin dibangun, terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah orang yang beraktivitas di DPR setiap harinya. (baca: Klinik Modern DPR Masih Sebatas Wacana)

"Di DPR itu kan paling cuma ada tiga sampai empat ribu orang, mulai dari anggota, staf ahli, wartawan, anggota setjen," ujarnya.

Ia menambahkan, lokasi DPR juga terbilang cukup strategis. Ada beberapa rumah sakit yang berada di sekitar Kompleks Parlemen itu seperti Rumah Sakit Dharmais, Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Pusat Pertamina.

Lebih jauh, hingga saat ini belum ada pembicaraan antara Badan Urusan Rumah Tangga DPR dengan fraksi soal wacana pembangunan tersebut. Johnny mengaku belum mengetahui, usulan pembangunan klinik tersebut ide siapa.

Rencana pembangunan klinik ini tertuang dalam dokumen rencana strategis (renstra) DPR RI periode 2015-2020, yang dibahas dalam rapat paripurna, Selasa (1/9/2015). Dalam halalaman 51 dokumen tersebut, dijelaskan bahwa klinik yang modern dan memenuhi standar tertentu dibutuhkan untuk menunjang tugas kedewanan. Klinik tersebut harus dapat mengakomodasi kebutuhan terhadap fasilitas medis, paramedis, dan administrasi secara optimal bagi anggota DPR RI beserta keluarga, pegawai Setjen DPR RI beserta keluarga, tenaga ahli, dan staf administrasi yang berjumlah 10.000 orang.

"Berdasarkan kebutuhan tersebut, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga medis dan paramedis, antara lain fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD), rehabilitasi medis, radiodiagnostik, laboratorium, instalasi farmasi, dan dokter spesialis," demikian tertulis dalam dokumen tersebut.

Selain klinik, DPR sudah merencakanan pembangunan tujuh proyek lainnya, yakni ruang kerja anggota, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Masih wacana

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menegaskan, rencana pembangunan klinik modern itu belum masuk pada pembahasan menyangkut anggaran, teknis dan pertimbangan lainnya.

"Ini konteksnya ada masukan dari teman-teman dimulai dengan rapat konsultasi fraksi, yaitu DPR akan dibawa menjadi parlemen yang modern," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Taufik mengakui, saat ini DPR sudah mempunyai klinik yang bisa digunakan untuk anggota Dewan, hingga tenaga ahli dan staf administrasi. Namun, menurut dia, fasilitas di klinik tersebut belum memadai.

"Fasilitasnya, katakanlah belum ada tabung oksigen, ternyata ada kawan-kawan kita membutuhkan tabung oksigen. Lalu kalau sekarang misalnya kapasitas memadai, tinggal nanti apakah menambah kapasitasnya," kata Politisi Partai Amanat Nasional ini.

Namun, Taufik menekankan bahwa niat pembangunan klinik modern ini tetap membutuhkan persetujuan dari pemerintah. Komitmen DPR, kata dia, tetap berpegang pada pertimbangan dari pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com