Di Rapat Komisi II, Politisi PDI-P Cecar KPU soal Pilkada Surabaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan mencecar Komisi Pemilihan Umum karena tak meloloskan pasangan Rasiyo-Dhimam Abror, yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional di Pilkada Surabaya.

Akibat tak lolosnya pasangan ini, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana yang diusung PDI-P terancam tak memiliki lawan, sehingga pilkada Surabaya harus ditunda hingga 2017 mendatang.

Kritikan Arteria ini diungkapkan saat paparan pandangan anggota Komisi II DPR dalam rapat dengar pendapat dengan KPU serta Bawaslu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Seharusnya, kata dia, KPUD Surabaya tak langsung menggugurkan Rasiyo-Dhimam. Persoalan kurangnya berkas administrasi mestinya bisa dikoordinasikan dengan partai yang mengusungnya. "Ini kan hanya masalah teknis, " kata Arteria.

Arteria mengatakan, saat ini sulit untuk mencari orang yang berminat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Namun, bukannya memberi kemudahan, KPU justru makin mempersulit munculnya calon dengan berbagai syarat yang terlalu ketat. "Ini sudah tahu cari calon saja susah, pakai sok dicari-cari kesalahannya," ucap Arteria.

Dia pun mengkritik KPU yang seakan tidak siap dengan potensi munculnya calon tunggal ini. Sebab, KPU hanya memberikan satu opsi, yakni menunda pelaksanaan pilkada hingga 2017. Padahal menurut dia, masih banyak opsi lainnya, seperti memasangkan calon tunggal dengan bumbung kosong saat pemungutan suara.

"Anda kan komisioner KPU, penyelenggara KPU. Berikan solusi. Jangan suruh kita mikir," ujarnya.

Sebelumnya, KPU Kota Surabaya menetapkan pasangan Rasiyo dan Dhimam Abror yang diusung Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat tidak lolos tahap verifikasi administrasi. KPU Surabaya beralasan surat rekomendasi PAN untuk Rasiyo-Abror hasil scanning yang dibawa saat pendaftaran 11 Agustus 2015, tidak identik atau berbeda dengan surat rekomendasi asli yang diserahkan pada saat penyempurnaan dokumen 19 Agustus 2015.

Sejumlah masalah ditemukan, di antaranya nomor surat, penulisan angka nomor surat, dan nomor seri angka materai. Semua berbeda antara rekomendasi hasil scanning dan rekomendasi asli yang disusulkan ke KPU.

Syarat lain terkait calon juga bermasalah. Abror disebut tidak menyertakan surat keterangan bahwa ia tidak mempunyai tanggungan pajak. KPU Surabaya sudah melakukan klarifikasi ke kantor Pajak, dan hanya dokumen milik Rasiyo yang dinyatakan lengkap.