Polisi Sebut Penanaman 100 Juta Pohon oleh Pertamina Foundation Rugikan Negara

Kompas.com - 01/09/2015, 15:45 WIB
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri tengah menggeledah salah satu ruangan di Kantor Pertamina Foundation, Simprug, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2015). Penggeledahan itu terkait pengusutan kasus korupsi program penanaman 100 juta pohon yang dilakukan oleh Pertamina Foundation. KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOPenyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri tengah menggeledah salah satu ruangan di Kantor Pertamina Foundation, Simprug, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2015). Penggeledahan itu terkait pengusutan kasus korupsi program penanaman 100 juta pohon yang dilakukan oleh Pertamina Foundation.
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak menegaskan, kerugian pada dana corporate social responsibility (CSR) termasuk kerugian negara. Pernyataan itu terkait pengusutan polisi atas dugaan kasus korupsi dana CSR Pertamina Foundation dalam proyek penanaman 100 juta pohon.

"Ada yang berpendapat atau bertanya, apakah kerugian dari dana CSR itu masuk kerugian negara. Jangan lupa bahwa dana CSR masuk ke dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Artinya, kerugian pada dana itu ya termasuk kerugian negara," ujar Victor di kantor Pertamina Foundation, Simprug, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2015).

Berdasarkan dokumen pencairan dana CSR Pertamina Foundation tahun 2012 hingga 2014, lembaga itu menggelontorkan dana sebesar Rp 46 miliar pada tahun 2012, Rp 137 miliar pada 2013, dan Rp 70 miliar pada 2014. Dana itu untuk pelaksanaan program penanaman 100 juta pohon. Pelaksanaan program itu pun melibatkan relawan.

Victor mengatakan, penyidiknya menduga ada penggelapan dana melalui pemalsuan tanda tangan relawan dalam program itu. Penyidik memperkirakan, total kerugian negara dalam program itu mencapai Rp 226,3 miliar. Namun, penyidik masih membutuhkan analisis dari lembaga audit negara.

"Itu yang akan kami telusuri, apakah uang itu lari ke seorang saja atau juga ke tempat lain," lanjut Victor.

Dalam penggeledahan di kantor Pertamina Foundation, Selasa siang hingga sore, penyidik menemukan dokumen berupa data relawan gerakan menanam 100 juta pohon itu. Data itu ditemukan di ruangan direktur eksekutif.

Victor memastikan dokumen itu akan menjadi alat bukti untuk dikroscek ke sejumlah saksi yang nanti diperiksa. Para saksi yang dimaksud yakni para relawan gerakan menanam 100 juta pohon, termasuk Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina Pramono. Nama Nina menjadi sorotan lantaran dia adalah salah satu calon pimpinan KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penggeledahan kantor Pertamina Foundation di Simprug, Jakarta Selatan, itu sendiri dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. Hingga 15.10 WIB, penggeledahan itu masih berlangsung. Pintu depan kantor Pertamina Foundation tersebut dijaga sekitar 10 anggota Brimob Polri bersenjata lengkap.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Nasional
Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Nasional
Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Nasional
Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Nasional
Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Nasional
RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

Nasional
Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Nasional
BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

Nasional
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Nasional
Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Nasional
Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

Nasional
Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X