Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Sebut Penanaman 100 Juta Pohon oleh Pertamina Foundation Rugikan Negara

Kompas.com - 01/09/2015, 15:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak menegaskan, kerugian pada dana corporate social responsibility (CSR) termasuk kerugian negara. Pernyataan itu terkait pengusutan polisi atas dugaan kasus korupsi dana CSR Pertamina Foundation dalam proyek penanaman 100 juta pohon.

"Ada yang berpendapat atau bertanya, apakah kerugian dari dana CSR itu masuk kerugian negara. Jangan lupa bahwa dana CSR masuk ke dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Artinya, kerugian pada dana itu ya termasuk kerugian negara," ujar Victor di kantor Pertamina Foundation, Simprug, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2015).

Berdasarkan dokumen pencairan dana CSR Pertamina Foundation tahun 2012 hingga 2014, lembaga itu menggelontorkan dana sebesar Rp 46 miliar pada tahun 2012, Rp 137 miliar pada 2013, dan Rp 70 miliar pada 2014. Dana itu untuk pelaksanaan program penanaman 100 juta pohon. Pelaksanaan program itu pun melibatkan relawan.

Victor mengatakan, penyidiknya menduga ada penggelapan dana melalui pemalsuan tanda tangan relawan dalam program itu. Penyidik memperkirakan, total kerugian negara dalam program itu mencapai Rp 226,3 miliar. Namun, penyidik masih membutuhkan analisis dari lembaga audit negara.

"Itu yang akan kami telusuri, apakah uang itu lari ke seorang saja atau juga ke tempat lain," lanjut Victor.

Dalam penggeledahan di kantor Pertamina Foundation, Selasa siang hingga sore, penyidik menemukan dokumen berupa data relawan gerakan menanam 100 juta pohon itu. Data itu ditemukan di ruangan direktur eksekutif.

Victor memastikan dokumen itu akan menjadi alat bukti untuk dikroscek ke sejumlah saksi yang nanti diperiksa. Para saksi yang dimaksud yakni para relawan gerakan menanam 100 juta pohon, termasuk Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina Pramono. Nama Nina menjadi sorotan lantaran dia adalah salah satu calon pimpinan KPK.

Penggeledahan kantor Pertamina Foundation di Simprug, Jakarta Selatan, itu sendiri dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. Hingga 15.10 WIB, penggeledahan itu masih berlangsung. Pintu depan kantor Pertamina Foundation tersebut dijaga sekitar 10 anggota Brimob Polri bersenjata lengkap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com