Calon Wakil Wali Kota Surabaya Tuding KPUD Skenariokan agar Pilkada Ditunda

Kompas.com - 01/09/2015, 14:24 WIB
Calon wakil wali kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINCalon wakil wali kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya ikut melakukan skenario penundaan pilkada serentak di Surabaya. Menurut Whisnu, hal itu semakin terlihat saat KPU Surabaya menggugurkan pasangan lain dengan alasan yang dinilainya tidak masuk akal.

"Hampir semua elemen yang ada dalam Pilkada Surabaya terlihat sekarang ini. Sebelumnya, kita hanya bilang parpol sebagai begal pilkada, tetapi kemarin setelah putusan KPUD Surabaya, mata kita terbuka,"ujar Whisnu, saat ditemui seusai menghadiri sidang uji materi mengenai calon tunggal kepala daerah, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2015).

Whisnu mengatakan, KPU Surabaya tidak menaati rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya, yang meminta agar KPU melakukan verifikasi faktual mengenai berkas administrasi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Rasiyo dan Dhimam Abror yang diusung Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.

Sebelumya, dalam tahap verifikasi berkas persyaratan calon, terdapat kekurangan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pasangan Rasiyo-Abror. Pasangan tersebut belum menyerahkan lembar asli Surat Keputusan DPP PAN mengenai pencalonan. Selain itu, menurut Whisnu, bukti pajak yang tidak dilengkapi Dhimam Abror dalam berkas pendaftaran, belum pernah disebutkan KPU sebagai syarat yang kurang dan harus dilengkapi.

Ia menilai, KPU Surabaya sengaja tidak memberitahukan kekurangan berkas tersebut, agar pasangan Rasiyo-Abror tidak lolos tahap verifikasi.

"Kami sudah melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka (DKPP) sudah melihat kejanggalan itu, maka kita minta DKPP membatalkan keputusan KPU Surabaya," kata Whisnu.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.