Kompas.com - 31/08/2015, 16:43 WIB
Karpet merah di Gedung DPR yang diprotes Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang ihsanuddin/kompas.comKarpet merah di Gedung DPR yang diprotes Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang mengeluhkan adanya karpet merah yang dipasang di pintu masuk utama Gedung Nusantara III DPR. Karpet tersebut terbentang dari depan pintu masuk, hingga menuju lift ke ruang pimpinan DPR, MPR, dan DPD.

Biasanya, hanya pimpinan DPR, MPR, DPD, beserta tamu-tamu "VIP" yang boleh melewati karpet merah. Di sisi kiri dan kanan, karpet tersebut diberikan garis pembatas yang juga berwarna merah.

Pada bagian depan pintu masuk, seorang petugas pengamanan dalam (pamdal) selalu siap siaga. Jika ada yang mencoba melewati karpet merah selain orang-orang yang sudah ditentukan, maka mereka akan langsung ditegur dan diarahkan untuk masuk dari pintu sebelah kiri dan kanan yang tidak dilalui oleh karpet merah.

Karpet itu mulai terpasang sejak DPR Periode 2014-2019 yang dipimpin oleh Setya Novanto. "Saya minta itu dicabut lah, orang lewat jadi terganggu," kata Oesman Sapta yang tiba-tiba menyambangi press room DPR untuk mengeluhkan keberadaan karpet tersebut kepada wartawan.

Oesman Sapta sebagai Wakil Ketua MPR dan Wakil Ketua DPD mengaku sama sekali tak tahu mengenai pemasangan karpet itu. Tiba-tiba saja karpet sudah terpasang. Dia menilai, pemasangan karpet adalah inisiatif pimpinan DPR RI yang ingin dihormati.

"Lo pikir orang dihormati gara gara karpet? Orang dihormati itu karena isi manusianya," ujar dia.

Oesman Sapta juga menilai pemasangan karpet itu sama sekali tak mencerminkan lembaga wakil rakyat yang seharusnya dekat dengan rakyat. Adanya karpet merah itu justru membuat lembaga parlemen menjaga jarak dari rakyatnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Harusnya Kalau ada tamu negara saja ini (karpet merah) baru dipasang," keluhnya.

Meski demikian, Oesman Sapta mengaku belum menyampaikan keluhannya ini secara langsung kepada pimpinan DPR atau pun pihak kesekjenan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.