Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/08/2015, 17:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Pemerintah untuk tetap melanjutkan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, proyek tersebut akan dibangun dengan biaya dari investor dan tak menggunakan uang Negara sedikit pun.

"Kereta cepat itu tidak memakan uang APBN, tapi dari investasi. Kalau itu uang APBN, Rp 60-70 triliun, ya saya pakai saja bikin kereta api di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Tapi ini dari investor, ya silakan, asalkan tidak menganggu anggaran APBN," ucap Jokowi kepada wartawan usai membagikan sembako di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2015).

Dalam proyek kereta cepat itu, dua negara yaitu Jepang dan Tiongkok kini tengah bertarung sengit untuk meraih hati Pemerintah. Mereka sudah mengajukan proposal yang disertai dengan feasibility studies.

Pemerintah awalnya menargetkan akhir Agustus ini akan mengumumkan siapa yang akan dipilih menggarap proyek bernilai triliunan rupiah itu. Saat ditanyakan soal tenggat waktu yang semakin sempit itu, Jokowi mengaku belum membuat keputusan apa pun. Dia berdalih, Pemerintah masih menunggu hasil kajian dari konsultan independen, Boston Consulting Group (BCG).

Jokowi juga sudah menemui utusan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe serta Presiden Tiongkok Xi Jinping terkait proposal yang diajukan itu. Namun, Jepang yang sudah terlebih dulu membuat feasibility studies kembali menyerahkan proposal terbaru pada 26 Agustus lalu.

Aksi Jepang ini membuat pihak Tiongkok kecewa dan meminta Pemerintah Indonesia tetap berpegang pada proposal pertama yang diberikan masing-masing pihak. Atas kekecewaan Tiongkok itu, Jokowi tak mau berkomentar banyak.

"Itu urusannya konsultan independen, tim penilai. Kalau sudah masuk ke saya baru," ucap dia.

Dia berjanji akan langsung membuat keputusan begitu hasil kajian dari tim independen sudah di tangannya. Untuk saat ini, Jokowi mengaku tak mengetahui proses yang ada di konsultan itu.

"Saya nggak ngerti. Saya enggak tahu aturan mainnya ada di konsultan independen dan tim penilai," imbuh Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com