Jokowi: Kalau Kereta Cepat Pakai APBN, Mending Bangun Kereta di Papua - Kompas.com

Jokowi: Kalau Kereta Cepat Pakai APBN, Mending Bangun Kereta di Papua

Kompas.com - 29/08/2015, 17:00 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Presiden Joko Widodo saat membagikan sembako bagi warga Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2015).
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Pemerintah untuk tetap melanjutkan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, proyek tersebut akan dibangun dengan biaya dari investor dan tak menggunakan uang Negara sedikit pun.

"Kereta cepat itu tidak memakan uang APBN, tapi dari investasi. Kalau itu uang APBN, Rp 60-70 triliun, ya saya pakai saja bikin kereta api di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Tapi ini dari investor, ya silakan, asalkan tidak menganggu anggaran APBN," ucap Jokowi kepada wartawan usai membagikan sembako di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2015).

Dalam proyek kereta cepat itu, dua negara yaitu Jepang dan Tiongkok kini tengah bertarung sengit untuk meraih hati Pemerintah. Mereka sudah mengajukan proposal yang disertai dengan feasibility studies.

Pemerintah awalnya menargetkan akhir Agustus ini akan mengumumkan siapa yang akan dipilih menggarap proyek bernilai triliunan rupiah itu. Saat ditanyakan soal tenggat waktu yang semakin sempit itu, Jokowi mengaku belum membuat keputusan apa pun. Dia berdalih, Pemerintah masih menunggu hasil kajian dari konsultan independen, Boston Consulting Group (BCG).

Jokowi juga sudah menemui utusan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe serta Presiden Tiongkok Xi Jinping terkait proposal yang diajukan itu. Namun, Jepang yang sudah terlebih dulu membuat feasibility studies kembali menyerahkan proposal terbaru pada 26 Agustus lalu.

Aksi Jepang ini membuat pihak Tiongkok kecewa dan meminta Pemerintah Indonesia tetap berpegang pada proposal pertama yang diberikan masing-masing pihak. Atas kekecewaan Tiongkok itu, Jokowi tak mau berkomentar banyak.

"Itu urusannya konsultan independen, tim penilai. Kalau sudah masuk ke saya baru," ucap dia.

Dia berjanji akan langsung membuat keputusan begitu hasil kajian dari tim independen sudah di tangannya. Untuk saat ini, Jokowi mengaku tak mengetahui proses yang ada di konsultan itu.


"Saya nggak ngerti. Saya enggak tahu aturan mainnya ada di konsultan independen dan tim penilai," imbuh Jokowi.

EditorGlori K. Wadrianto
Komentar

Terkini Lainnya

Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

Regional
Antisipasi 'Serangan Fajar' di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Antisipasi "Serangan Fajar" di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Nasional
'Baju Kertasku', Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

"Baju Kertasku", Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Regional
Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Regional
Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Regional
Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Internasional
Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil 'Crane' 48 Ton Ditemukan di Mesir

Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil "Crane" 48 Ton Ditemukan di Mesir

Internasional
Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Regional
SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

Nasional
Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Megapolitan
Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Regional
Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Nasional
Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Regional
Urai Kepadatan Arus Balik, 'Contraflow' di Tol Cikampek Diperpanjang

Urai Kepadatan Arus Balik, "Contraflow" di Tol Cikampek Diperpanjang

Megapolitan

Close Ads X