Kompas.com - 28/08/2015, 19:17 WIB
Tokoh agama yang juga anggota Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Romo Benny Susetyo. Icha RastikaTokoh agama yang juga anggota Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Romo Benny Susetyo.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib pemberantasan korupsi selanjutnya ada di tangan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pansel diharapkan tidak salah memilih orang untuk menempati posisi pimpinan KPK selama empat tahun ke depan.

"Nasib pemberantasan korupsi ada di tangan Pansel, kalau salah pilih orang, kita akan menghadapi masalah besar, KPK bisa dikerdilkan," kata tokoh lintas agama Romo Benny Susetyo di Jakarta, Jumat (28/8/2015), ketika menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

Menurut Benny, Pansel KPK harus memilih tokoh yang tidak punya masalah terkait independensi. Tokoh tersebut juga harus memiliki kredibilitas, kompetensi, kematangan emosi, serta memiliki rekam jejak yang baik.

"Ke depan KPK tidak akan berfungsi efektif kalau Pansel salah pilih, bahayanya nanti itu ketika Pansel tunduk atau takut akan intervensi," sambung Benny.

Ia pun berharap para skrikandi yang tergabung dalam Pansel KPK memiliki kepekaan terhadap harapan masyarakat sehingga bisa membaca sinyal yang disampaikan masyarakat atas capim KPK ideal. Koalisi berharap Pansel KPK tidak menentukan capim yang lolos seleksi hanya dari jawaban mereka ketika mengikuti seleksi tahap wawancara.

"Kalau Pansel memilih orang dengan cara tersebut, artinya Pansel bunuh diri, terancam kehilangan integritas, kredibilitas, dan sejarah akan mencatatnya," kata Benny.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti menyatakan bahwa Pansel KPK harus mengonfirmasikan informasi Kepolisian mengenai capim KPK yang berpotensi menjadi tersangka.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal (Pol) Budi Waseso menyatakan bahwa pihaknya telah menetapkan seorang capim KPK sebagai tersangka. Pansel KPK sudah merampungkan seleksi tahap III dengan mewawancarai 19 capim KPK. Selanjutnya, Pansel KPK tinggal merangkum hasil penilaian dibandingkan dengan hasil wawancara, hasil tes kesehatan, dan hasil telusur jejak rekam untuk memilih delapan nama yang diserahkan ke Presiden Jokowi.

Awalnya, nama capim yang lolos seleksi Pansel ini akan diserahkan kepada Presiden 31 Agustus mendatang. Namun jadwal penyerahan nama capim ini diundur karena kesibukan Presiden. Nantinya, Presiden Jokowi akan menyerahkan calon kepada Komisi III DPR untuk dilakukan fit and proper test.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X