Demokrat: Hasil "Reshuffle" Kabinet Tak Bisa Instan

Kompas.com - 28/08/2015, 14:35 WIB
Dari kiri ke kanan: Thomas Lembong (Menteri Perdagangan), Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Polhukam), Darmin Nasution (Menko Perekonomian), Rizal Ramli (Menko Kemaritiman), Pramono Anung (Sekretaris Kabinet), dan Sofyan Djalil (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas). SETKABDari kiri ke kanan: Thomas Lembong (Menteri Perdagangan), Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Polhukam), Darmin Nasution (Menko Perekonomian), Rizal Ramli (Menko Kemaritiman), Pramono Anung (Sekretaris Kabinet), dan Sofyan Djalil (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat bidang Keuangan Marwan Cik Asan mengatakan, perombakan Kabinet Kerja yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah tepat untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, hasil perbaikan itu belum bisa dirasakan dalam waktu singkat.

"Keadaan sulit seperti sekarang tentu tidak bisa instan. Secara komposisi, Presiden sudah tepat menempatkan orang-orang itu guna menyelesaikan turbulensi ekonomi yang ada," kata Marwan saat dihubungi, Jumat (28/8/2015).

Wakil Ketua Komisi XI itu mengatakan, pelemahan ekonomi Indonesia saat ini dipengaruhi dua faktor, yakni eksternal dan internal. Dari sisi internal, masih minimnya penyerapan anggaran merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. (baca: Ini 5 Provinsi yang Penyerapan Anggarannya Sangat Rendah)

Sementara, sisi eksternal disebabkan karena adanya devaluasi Yuan Tiongkok dan sinyal Amerika Serikat untuk menaikkan tingkat suku bunga. Kondisi berbeda akan dialami, jika Amerika telah menentukan besaran kenaikan tingkat suku bunga itu. Sehingga, kegaduhan akibat spekulasi pasar tidak akan terjadi.

"Saat ini, semua pihak harus bekerjasama untuk tidak menimbulkan kegaduhan baru. Karena jika sampai ada kegaduhan, yang paling berpengaruh itu pasar," ujarnya.

Lebih jauh, Anwar mengingatkan, agar tim ekonomi Kabinet Kerja dapat dengan cermat memperhatikan saran perbaikan ekonomi yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, saran itu cukup ampuh untuk memperbaiki kondisi yang ada. (baca: SBY Beri Saran ke Pemerintahan Jokowi Terkait Kondisi Ekonomi)

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan terkait Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan terkait Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Nasional
Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X