Seperti KPK, Pansel Ombudsman Juga Menelusuri Rekam Jejak Calon Anggotanya

Kompas.com - 28/08/2015, 14:11 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia seleksi calon anggota Ombudsman akan menggunakan metode yang sama seperti yang diterapkan oleh Pansel KPK dalam menelusuri rekam jejak para calon anggota. Pansel Ombudsman turut melibatkan sejumlah aparat penegak hukum untuk mencari calon anggota yang berintegritas.

"Kami akan lakukan tracking seperti (Pansel) KPK. Jadi setelah lulus tes obyektif, akan ada tracking dan tes kesehatan," ujar Anggota Pansel KPK Zumrotin Susilo dalam jumpa pers di kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Dia menyebutkan, penelusuran rekam jejak melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), kepolisian, kejaksaan, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi langkah-langkahnya tidak terlalu beda," ujar Zumrotin.

Ketua Pansel Ombudsman Agus Dwiyatno menuturkan, telusur rekam jejak diperlukan untuk memastikan bahwa para calon memiliki integritas yang baik. Pansel, sebut dia, berharap sebanyak 18 calon anggota Ombudsman yang akan diajukan ke Presiden Joko Widodo nantinya memiliki keberanian dalam melakukan investigasi, mengeluarkan rekomendasi, dan memastikan agar rekomendasi itu benar-benar dijalankan oleh instansi pemerintahan.

"Sehingga kami butuh banyak orang dengan kompetensi yang berbeda-beda, memahami substansi, berintegritas, punya komunikasi yang baik, dan mampu mengembangkan jaringan," ucap Agus.

Pansel Ombudsman saat ini memperpanjang masa pendaftaran hingga 3 September pukul 16.00. Hingga saat ini ada 163 orang pendaftar dengan 12 orang di antaranya adalah perempuan. (baca: Berharap Aktivis Perempuan Ikut, Seleksi Calon Anggota Ombudsman Diperpanjang)

Seteleh pendaftaran ditutup, Pansel akan melakukan seleksi administrasi dan dilanjutkan seleksi obyektif dan tes kesehatan. Proses telusur rekam jejak akan dilakukan pascaseleksi obyektif dilakukan.

Nantinya Pansel akan menyerahkan 18 orang nama kepada Presiden untuk selanjutnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Di DPR, para calon anggota Ombudsman itu akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X