Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penjelasan Kemenko PMK soal Penggunaan Anggaran Program "Revolusi Mental"

Kompas.com - 27/08/2015, 18:04 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akhirnya menggelar konferensi pers untuk meluruskan informasi mengenai penggunaan dana anggaran "revolusi mental" yang disebut-sebut sebesar Rp 140 miliar. (Baca: Fakta Sebenarnya soal Situs Rp 140 Miliar "Revolusi Mental")

Sekretaris Menko PMK Sugihartatmo membantah jika pembuatan situs revolusimental.go.id disebut memakan anggaran hingga miliaran. Bahkan, ia menyebut informasi mengenai jumlah anggaran yang beredar di media berbeda dengan yang tercantum dalam APBN-P 2015.

"Terkait anggaran, yang ada di polemik Rp 140 miliar untuk membuat website, itu tidak benar. Kami tidak tahu itu angka dari mana. Angka sebenarnya dalam APBN-P 2015 untuk revolusi mental itu sebesar Rp 149 miliar," ujar Sugihartatmo dalam jumpa pers di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Sementara itu, terkait pembuatan situs revolusimental.go.id, Kemenko PMK menggunakan dana Rp 200 juta, yang bersumber dari anggaran sebesar Rp 149 miliar. Jumlah itu belum digunakan seluruhnya karena akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan situs selama satu tahun. (Baca: Situs Revolusi Mental Diakui Terinspirasi Milik Obama)

Menteri Koordinator PMK Puan Maharani meresmikan peluncuran situs revolusimental.go.id, Senin (24/8/2015). Pembuatan situs itu bertujuan untuk mengampanyekan gerakan revolusi mental yang pernah digagas oleh Presiden Joko Widodo.

Pasca-diluncurkan, situs tersebut mengundang banyak komentar dan kritik masyarakat. Di media sosial, banyak yang mengeluhkan bahwa tampilannya tidak sepadan dengan dana anggaran dalam jumlah besar yang diminta pada APBN-P.

Selain itu, kualitas situs juga diragukan karena mengalami gangguan dan tidak dapat digunakan beberapa saat setelah diluncurkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com