Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penjelasan Kemenko PMK soal Penggunaan Anggaran Program "Revolusi Mental"

Kompas.com - 27/08/2015, 18:04 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akhirnya menggelar konferensi pers untuk meluruskan informasi mengenai penggunaan dana anggaran "revolusi mental" yang disebut-sebut sebesar Rp 140 miliar. (Baca: Fakta Sebenarnya soal Situs Rp 140 Miliar "Revolusi Mental")

Sekretaris Menko PMK Sugihartatmo membantah jika pembuatan situs revolusimental.go.id disebut memakan anggaran hingga miliaran. Bahkan, ia menyebut informasi mengenai jumlah anggaran yang beredar di media berbeda dengan yang tercantum dalam APBN-P 2015.

"Terkait anggaran, yang ada di polemik Rp 140 miliar untuk membuat website, itu tidak benar. Kami tidak tahu itu angka dari mana. Angka sebenarnya dalam APBN-P 2015 untuk revolusi mental itu sebesar Rp 149 miliar," ujar Sugihartatmo dalam jumpa pers di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Sementara itu, terkait pembuatan situs revolusimental.go.id, Kemenko PMK menggunakan dana Rp 200 juta, yang bersumber dari anggaran sebesar Rp 149 miliar. Jumlah itu belum digunakan seluruhnya karena akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan situs selama satu tahun. (Baca: Situs Revolusi Mental Diakui Terinspirasi Milik Obama)

Menteri Koordinator PMK Puan Maharani meresmikan peluncuran situs revolusimental.go.id, Senin (24/8/2015). Pembuatan situs itu bertujuan untuk mengampanyekan gerakan revolusi mental yang pernah digagas oleh Presiden Joko Widodo.

Pasca-diluncurkan, situs tersebut mengundang banyak komentar dan kritik masyarakat. Di media sosial, banyak yang mengeluhkan bahwa tampilannya tidak sepadan dengan dana anggaran dalam jumlah besar yang diminta pada APBN-P.

Selain itu, kualitas situs juga diragukan karena mengalami gangguan dan tidak dapat digunakan beberapa saat setelah diluncurkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com