Kompas.com - 27/08/2015, 14:16 WIB
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso. KOMPAS.com/Sabrina AsrilKepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti LBH Jakarta Isnur menilai, pernyataan Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso soal seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah ancaman. Pernyataan Budi Waseso dianggap berbahaya bagi masa depan KPK.

"Pernyataan Buwas (Budi Waseso) itu menurut kami ancaman nyata untuk Pansel. Jelas, ini bahaya," ujar Isnur di sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Menurut Isnur, pernyataan Buwas itu adalah bentuk dari intervensi terhadap proses pemilihan komisioner KPK. Isnur meminta pansel tidak menanggapi pernyataan tersebut dan bekerja sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan.

Isnur menambahkan, jika memang Budi Waseso mengetahui ada calon pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak buruk terkait tindak pidana, seharusnya Polisi melakukan proses hukum terhadap mereka, bukannya malah menebar ancaman di media massa.

"Kenapa enggak diseret saja langsung ke proses penyelidikan dan penyidikan? Ini namanya sudah bibit-bibit ini," ujar Isnur.

Budi Waseo sebelumnya mengatakan, Polri akan membuka ke publik hasil penelusuran pihaknya jika ada calon yang mendapat catatan Bareskrim, tetapi dinyatakan lolos oleh Pansel. (Baca: Budi Waseso Ingatkan Pansel soal Capim KPK yang "Distabilo Merah" oleh Polri)

“Jika nanti ada yang diloloskan, akan saya perlihatkan, kita buka ke masyarat (hasil penelusuran polisi atas rekam jejak capim KPK). Masyarakat harus tahu atas dasar kejujuran,” ujar Budi, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Ia menekankan, Polri tak mau hasil penelusuran yang dilakukan hanya dianggap formalitas. Catatan penelusuran Bareskrim harus menjadi rujukan bagi Pansel dalam memilih calon Pimpinan KPK. (Baca: Kabareskrim Jamin Tidak Usut Kasus Lama Pimpinan KPK)

“Kami akan meminta pertanggungjawaban dari Pansel, apa pertimbangannya kok dia diloloskan. Kami (Bareskrim) ini kerjanya resmi loh, enggak main-main, datanya otentik, tapi kok enggak dianggap. Kami mau jangan sekedar formalitas,” katanya.

Ketua Pansel KPK Destry Damayanti menganggap wajar pernyataan Budi tersebut. Menurut Destry, pernyataan serupa juga muncul dari para penelusur rekam jejak calon pimpinan KPK. Ia tak melihat ada ancaman di balik pernyataan itu.

"Saya berusaha berpikir objektif, saya memahami pernyataan Pak Budi Waseso. Menurut saya itu wajar," kata Destry.

Ada 19 calon pimpinan KPK yang akan menjalani tes tahap akhir. Laporan akan disampaikan pansel kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015. (baca: Agar Tak Jadi Liar, Istana Minta Catatan Bareskrim Jadi Perhatian Pansel KPK)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Nasional
KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

Nasional
Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Nasional
Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Nasional
Survei: Prabowo, Anies, Ganjar Bersaing Ketat, Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran

Survei: Prabowo, Anies, Ganjar Bersaing Ketat, Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran

Nasional
Menko PMK: Kasus Covid-19 di DKI Naik karena Warga Lakukan Tes

Menko PMK: Kasus Covid-19 di DKI Naik karena Warga Lakukan Tes

Nasional
Irjen Napoleon: Bohong Besar, Mana Boleh Bawa Handphone di Rutan Bareskrim!

Irjen Napoleon: Bohong Besar, Mana Boleh Bawa Handphone di Rutan Bareskrim!

Nasional
Tiga Bulan Pasca-peluncuran, Apa Kabar Layanan Contact Center Disabilitas Tanah Air?

Tiga Bulan Pasca-peluncuran, Apa Kabar Layanan Contact Center Disabilitas Tanah Air?

Nasional
Bareskrim Blokir Uang Rp 70 Miliar dari Rekening Tersangka Kasus Robot 'Trading' Fahrenheit

Bareskrim Blokir Uang Rp 70 Miliar dari Rekening Tersangka Kasus Robot "Trading" Fahrenheit

Nasional
Kemenlu Jelaskan soal Kepastian Kehadiran Putin di KTT G20

Kemenlu Jelaskan soal Kepastian Kehadiran Putin di KTT G20

Nasional
Wapres Minta Pemanfaatan SDA Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Wapres Minta Pemanfaatan SDA Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Nasional
M Kece Diancam Usai Dianiaya Irjen Napoleon: Saya Perwira Aktif Kamu Jangan Macam-macam

M Kece Diancam Usai Dianiaya Irjen Napoleon: Saya Perwira Aktif Kamu Jangan Macam-macam

Nasional
Menko PMK Sebut Masyarakat Tak Perlu Pakai Masker Lagi jika Kasus Covid-19 Membaik

Menko PMK Sebut Masyarakat Tak Perlu Pakai Masker Lagi jika Kasus Covid-19 Membaik

Nasional
UPDATE 19 Mei: 3.766 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Mei: 3.766 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.