Emil Salim Nilai Proyek Kereta Api Cepat Perbesar Ketimpangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom yang juga mantan Menteri Perhubungan Emil Salim mengkritik proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya yang digagas pemerintah. Menurut Emil, proyek tersebut justru memperbesar ketimpangan sosial.

Daripada membangun proyek kereta api cepat di Jawa, Emil menilai, pemerintah lebih baik membangun transportasi di Papua dan daerah Indonesia timur lainnya.

"Saya bekas Menhub. Kereta api itu seluruh investasi kepada rel, telekomunikasi, keselamatan, jembatan, keretanya, listrik dan sebagainya. It's heavy investement. Untuk apa itu? Apakah ini high priority? Kenapa bukan tol laut ke timur yang mengurangi ketimpangan, kenapa proyek ini yang memperbesar ketimpangan?" kata Emil dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu (27/8/2015).

Emil menyampaikan bahwa pembangunan di Indonesia belum mewujudkan keadilan sosial. Ketimpangan antardaerah dapat tercermin dari perbandingan pendapatan domestik bruto (PDB). (baca: Di Depan Utusan PM Jepang, Rizal Ramli Sebut Tak Peduli Beking Proyek KA Cepat)

Menurut Emil, 82 persen PDB nasional dihasilkan dari Jawa, Sumatera dan Bali. Sementara itu, Papua hanya menyumbang 2 persen PDB dan sisanya adalah daerah lain seperti Kalimantan serta Sulawesi.

Atas dasar ketimpangan sosial yang terjadi ini, Emil menyambut baik gagasan pemerintah untuk membangun tol laut yang mempersatukan Indonesia dari Aceh hingga Papua. Namun, ia menyayangkan karena di tengah-tengah rencana pembangunan tol laut itu justru muncul gagasan proyek kereta api cepat. (baca: Kereta Cepat, Mainan Baru Pejabat)

"Di tengah-tengah tol laut, muncul kereta api cepat Jakarta-Bandung, Jakarta-Surabaya yang dibangun di Jawa. di Jawa yang punya jalur Priangan yang cepat, yang punya tol road, kenapa ada lagi kereta api cepat?" ucap dia.

Emil juga menilai bahwa kereta api cepat tidak tepat untuk perjalanan jarak pendek seperti Jakarta-Bandung. Ia menduga Tiongkok dan Jepang berlomba-lomba untuk mendapatkan pengerjaan proyek ini karena mempertimbangkan peluang lebih besar untuk digandeng dalam menggarap proyek Jakarta-Surabaya. (baca: Tak Mau Kalah dari Tiongkok, Jepang Kembali Ajukan Proposal Baru Kereta Cepat)

"Dan mana suara-suara partai-partai? tidak ada suara partai yang mempersoalkan kereta api cepat," ucap dia.