Kompas.com - 27/08/2015, 13:21 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom yang juga mantan Menteri Perhubungan Emil Salim mengkritik proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya yang digagas pemerintah. Menurut Emil, proyek tersebut justru memperbesar ketimpangan sosial.

Daripada membangun proyek kereta api cepat di Jawa, Emil menilai, pemerintah lebih baik membangun transportasi di Papua dan daerah Indonesia timur lainnya.

"Saya bekas Menhub. Kereta api itu seluruh investasi kepada rel, telekomunikasi, keselamatan, jembatan, keretanya, listrik dan sebagainya. It's heavy investement. Untuk apa itu? Apakah ini high priority? Kenapa bukan tol laut ke timur yang mengurangi ketimpangan, kenapa proyek ini yang memperbesar ketimpangan?" kata Emil dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu (27/8/2015).

Emil menyampaikan bahwa pembangunan di Indonesia belum mewujudkan keadilan sosial. Ketimpangan antardaerah dapat tercermin dari perbandingan pendapatan domestik bruto (PDB). (baca: Di Depan Utusan PM Jepang, Rizal Ramli Sebut Tak Peduli Beking Proyek KA Cepat)

Menurut Emil, 82 persen PDB nasional dihasilkan dari Jawa, Sumatera dan Bali. Sementara itu, Papua hanya menyumbang 2 persen PDB dan sisanya adalah daerah lain seperti Kalimantan serta Sulawesi.

Atas dasar ketimpangan sosial yang terjadi ini, Emil menyambut baik gagasan pemerintah untuk membangun tol laut yang mempersatukan Indonesia dari Aceh hingga Papua. Namun, ia menyayangkan karena di tengah-tengah rencana pembangunan tol laut itu justru muncul gagasan proyek kereta api cepat. (baca: Kereta Cepat, Mainan Baru Pejabat)

"Di tengah-tengah tol laut, muncul kereta api cepat Jakarta-Bandung, Jakarta-Surabaya yang dibangun di Jawa. di Jawa yang punya jalur Priangan yang cepat, yang punya tol road, kenapa ada lagi kereta api cepat?" ucap dia.

Emil juga menilai bahwa kereta api cepat tidak tepat untuk perjalanan jarak pendek seperti Jakarta-Bandung. Ia menduga Tiongkok dan Jepang berlomba-lomba untuk mendapatkan pengerjaan proyek ini karena mempertimbangkan peluang lebih besar untuk digandeng dalam menggarap proyek Jakarta-Surabaya. (baca: Tak Mau Kalah dari Tiongkok, Jepang Kembali Ajukan Proposal Baru Kereta Cepat)

"Dan mana suara-suara partai-partai? tidak ada suara partai yang mempersoalkan kereta api cepat," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Nasional
KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

Nasional
Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Nasional
KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Politisi Korup Masih Jadi Catatan Hitam

Hari Antikorupsi Sedunia, Politisi Korup Masih Jadi Catatan Hitam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.