Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Perbandingan Jumlah Peneliti Indonesia dengan Negara Lain

Kompas.com - 27/08/2015, 10:33 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih minim menjadi salah satu persoalan Indonesia. Pemerintah dinilai belum memberikan perhatian serius terhadap penelitian dan Iptek.

"Perkembangan Iptek di kita masih belum bisa disejajarkan dengan negara-negara lain. Sementara negara maju sudah membuktikan bahwa kemajuan mereka ditopang pengembangan Iptek," kata Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Iskandar Zulkarnain saat membuka seminar nasional ke-26 Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di Jakarta, Rabu (27/8/2015).

Menurut Iskandar, ada tiga indikator yang menunjukan posisi Indonesia dalam pengembangan Iptek. Jika dilihat dari jumlah peneliti per satu juta penduduk, Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara lainnya.

Iskandar lantas membandingkan jumlah peneliti Indonesia dengan India, Brasil, Rusia, Tiongkok, dan Korea. Saat ini, menurut dia, jumlah peneliti Indonesia hanya 90 peneliti per satu juta penduduk. (baca: Jokowi Janji Upayakan Kenaikan Anggaran untuk Penelitian)

Sementara itu, jumlah peneliti Brasil mencapai 700 orang per 1 juta penduduk. Rusia 3000 peneliti per 1 juta penduduk, India 160 peneliti per 1 juta penduduk, Korea 5.900 peneliti per 1 juta penduduk, dan Tiongkok 1020 peneliti per 1 juta penduduk.

"Kalau penduduk China 2 miliar orang, mereka memiliki 2 juta peneliti," sambung Iskandar.

Indikator lainnya adalah total belanja nasional untuk penelitian dan pengembangan terhadap rasio produk domestik bruto (PDB). Saat ini, total belanja nasional untuk kegiatan penelitian dan pengembangan Iptek baru 0,09 persen. Angka ini masih jauh jika dibandingkan dengan negara lainnya seperti Malaysia, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Israel.

"Malaysia mendekati 2 persen, China di atas 2 persen, Amerika Serikat mendekati 3 persen, Israel itu 4 persen dari PDB-nya. Kita, 0,1 persen saja belum sampai," papar Iskandar.

Hal lain yang menjadi indikator rendahnya pengembangan Iptek di Indonesia adalah jumlah institusi riset. Menurut Iskandar, jumlah institusi riset di Indonesia masih bisa dihitung dengan jari. Sementara itu, institusi riset di Amerika Serikat sudah mencapai 394, di Jerman lebih dari 180, dan di Jepang jumlahnya di atas 70.

"Dan di Indonesia, meskipun jumlahnya sedikit, sudah didebatkan tumpang tindihnya. Padahal tidak ada masalah bangsa yang hanya bisa diselesaikan satu institusi riset. Harusnya diselesaikan bersama-sama melalui kolaborasi," tutur dia.

Oleh karena itu, Iskandar berharap ada perubahan cara pandang dan kebijakan pemerintah yang bisa menjadi terobosan dalam pengembangan Iptek. Ia berharap sumber daya manusia unggul di universitas bisa dikerahkan lebih banyak untuk riset dan pengembangan Iptek.

Iskandar juga mengingatkan bahwa tantangan bangsa ke depan adalah bagaimana membangun kemampuan dan pengembangan Iptek yang bisa mendorong terwujudnya negara demokrasi berkeadilan sosial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com