Setelah Didesak Pansel KPK, Irjen Yotje Janji Ambil Alih Kasus yang Mangkrak di Polri

Kompas.com - 26/08/2015, 17:25 WIB
Yotje Mende capim KPK Indra AkuntonoYotje Mende capim KPK
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol Yotje Mende berjanji akan mengambil alih kasus korupsi yang mangkrak di kepolisian jika dirinya terpilih menjadi pimpinan KPK. Namun, janji tersebut ia sampaikan setelah didesak oleh salah satu anggota Pansel KPK, Yenti Garnasih.

"Kasus korupsi yang mangkrak di Kepolisian, berani mengambil alih?" tanya Yenti saat Yotje mengikuti wawancara tahap akhir di Gedung Setneg, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

"Berani, Bu, tapi dengan cara yang beretika," jawab Yotje.

Mendengar jawaban itu, Yenti kembali melontarkan pertanyaan yang berkaitan dengan jaminan integritas dan profesionalitas Yotje jika nantinya terpilih sebagai pimpinan KPK. (baca: Irjen Yotje Mende: KPK Dapat Info dari Tukang Loak Langsung Menyadap)

"Kalau ada kasus korupsi di Kepolisian, kalau bisa yang menangani jangan Kepolisian. Bapak sepakat?" tanya Yenti lagi.

Mantan Kapolda Papua itu lalu berkilah bahwa Polri tetap dapat menangani kasus korupsi meski pelakunya adalah anggota Kepolisian.

"Kalau menurut saya, terkait masalah ini, bukan tidak setuju. Karena Polri juga punya kewenangan. Kalau Polri yang pertama tahu, silakan saja, itu tidak boleh diintervensi," timpal Yotje.

Yenti tidak puas dengan pernyataan Yotje. Ia kembali memberi penekanan agar Yotje memberikan pendapat mengenai kewenangan KPK mengambil alih kasus korupsi yang ditangani Polri jika penanganannya mangkrak.

"Kalau mangkrak dan berpotensi koruptif, KPK boleh ambil alih? Itu ada di Undang-Undang," kata Yenti.

"Bersedia," jawab Yotje singkat.

Selain Yenti, anggota Pansel KPK Natalia Subagyo juga meminta komitmen Yotje untuk berani menangani kasus korupsi meski terjadi atau melibatkan institusi Polri. Natalia menanyakan itu karena khawatir Yotje kesulitan menangani kasus korupsi di kepolisian karena orangtua, istri, dan anaknya merupakan anggota Polri.

"Komitmen kami terkait pemberantasan korupsi sudah sejak dulu kami bawa, bahwa penegakan hukum harus konsekuen dan tidak pandang bulu. Pelanggaran sekecil apapun akan kami proses," tandas Yotje.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X