Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Pimpinan dari Internal KPK Ini Merasa Kesepian

Kompas.com - 26/08/2015, 13:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujarnako ingin mengoptimalkan pola komunikasi KPK jika dirinya terpilih sebagai salah satu pimpinan KPK. Menurut Sujarnako, masih ada jarak antara pimpinan dengan pegawai KPK dan lembaga lain yang membuat komunikasi tidak efektif. Hal itu berpotensi menimbulkan masalah.

Sujarnako menuturkan, sebagai Direktur pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK, dirinya menerima keluhan dari sejumlah kementerian/lembaga terkait pola koordinasi yang dilakukan KPK.

Laporan tersebut menyebut bahwa pola koordinasi KPK dengan kementerian/lembaga masih sangat rendah.

"(Kalau terpilih jadi pimpinan KPK), saya akan jalankan fungsi koordinasi sesungguhnya. Tidak hanya ketemu meeting, tapi ada ukurannya, template. Saya sudah banyak diskusi di internal, saya merasa kesepian," kata Sujarnako saat mengikuti wawancara tahap akhir calon pimpinan KPK di Gedung Setneg, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Sujarnako mengaku, selalu kesulitan saat berkomunikasi dengan pimpinan KPK. Padahal seharusnya, menurut dia, pimpinan KPK harus sering turun berkomunikasi dengan pegawai agar koordinasi dalam pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih baik.

"Saya coba menularkan (berkomunikasi) di lingkungan yang bisa saya pengaruhi, itu sudah saya lakukan. Tapi untuk di lingkungan yang lebih tinggi lagi, itu saya merasa kesepian," ungkapnya.

Kepada Pansel KPK, Sujarnako juga mengungkapkan niatnya mengusulkan revisi kode etik KPK. Pasalnya, ia menilai kode etik KPK memiliki kelemahan dalam arti kurang rinci dalam mengatur iklim kerja di lembaga tersebut.

"Kode etik KPK kurang detail, harusnya saat baca tidak ada lagi multipersepsi. Kode etik FBI ada ribuan lembar, di KPK tipis sekali. Kode etik itu dokumen hidup, harusnya tiap tahun bisa diubah," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com