Kompas.com - 26/08/2015, 13:06 WIB
 Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujarnako INDRA AKUNTONO/KOMPAS.com Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujarnako
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujarnako ingin mengoptimalkan pola komunikasi KPK jika dirinya terpilih sebagai salah satu pimpinan KPK. Menurut Sujarnako, masih ada jarak antara pimpinan dengan pegawai KPK dan lembaga lain yang membuat komunikasi tidak efektif. Hal itu berpotensi menimbulkan masalah.

Sujarnako menuturkan, sebagai Direktur pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK, dirinya menerima keluhan dari sejumlah kementerian/lembaga terkait pola koordinasi yang dilakukan KPK.

Laporan tersebut menyebut bahwa pola koordinasi KPK dengan kementerian/lembaga masih sangat rendah.

"(Kalau terpilih jadi pimpinan KPK), saya akan jalankan fungsi koordinasi sesungguhnya. Tidak hanya ketemu meeting, tapi ada ukurannya, template. Saya sudah banyak diskusi di internal, saya merasa kesepian," kata Sujarnako saat mengikuti wawancara tahap akhir calon pimpinan KPK di Gedung Setneg, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Sujarnako mengaku, selalu kesulitan saat berkomunikasi dengan pimpinan KPK. Padahal seharusnya, menurut dia, pimpinan KPK harus sering turun berkomunikasi dengan pegawai agar koordinasi dalam pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih baik.

"Saya coba menularkan (berkomunikasi) di lingkungan yang bisa saya pengaruhi, itu sudah saya lakukan. Tapi untuk di lingkungan yang lebih tinggi lagi, itu saya merasa kesepian," ungkapnya.

Kepada Pansel KPK, Sujarnako juga mengungkapkan niatnya mengusulkan revisi kode etik KPK. Pasalnya, ia menilai kode etik KPK memiliki kelemahan dalam arti kurang rinci dalam mengatur iklim kerja di lembaga tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kode etik KPK kurang detail, harusnya saat baca tidak ada lagi multipersepsi. Kode etik FBI ada ribuan lembar, di KPK tipis sekali. Kode etik itu dokumen hidup, harusnya tiap tahun bisa diubah," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Nasional
Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Nasional
GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

Nasional
Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Nasional
Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Nasional
Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob akibat Perkara Rokok Selesai secara Damai

Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob akibat Perkara Rokok Selesai secara Damai

Nasional
DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

Nasional
Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

Nasional
Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman

Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman

Nasional
Jadi Anggota Kehormatan Banser, Erick Thohir Dinilai Sulit Netral sebagai Menteri

Jadi Anggota Kehormatan Banser, Erick Thohir Dinilai Sulit Netral sebagai Menteri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.