Kompas.com - 25/08/2015, 17:18 WIB
Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (memakai baju tahanan) usai diperiksa penyidik KPK, di Jakarta Selatan, Senin (3/8/2015). Gatot dan istri keduanya, Evy Susanti ditahan terkait kasus dugaan suap terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota Medan. TRIBUNNEWS/HERUDINGubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (memakai baju tahanan) usai diperiksa penyidik KPK, di Jakarta Selatan, Senin (3/8/2015). Gatot dan istri keduanya, Evy Susanti ditahan terkait kasus dugaan suap terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota Medan.
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung sampai sekarang belum menetapkan tersangka terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial di Sumatera Utara.

"Sampai sekarang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Selasa (25/7/2015), seperti dikutip Antara.

Pernyataan sama disampaikan Sarjono Turin, Kasubdit Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus).

"Belum ditetapkan sebagai tersangka," katanya.

Sementara itu, penyidik JAM Pidsus Kejagung hari ini memeriksa Gatot Pujo Nugroho di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dana bansos. Gatot sebelumya dijerat oleh KPK terkait kasus dugaan suap hakim dan panitera PTUN di Medan.

Kasus dugaan korupsi dana bansos tahun anggaran 2011-2013 tersebut berawal dari penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 2014 lalu. Kemudian, tim hukum Pemprov Sumatera Utara menggugat Kejati Sumut ke PTUN atas dasar surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kejati Sumut atas kasus itu.

Putusan PTUN pada tahun 2015 memenangkan Pemprov Sumut. Namun KPK membongkar adanya dugaan suap dalam proses putusan PTUN tersebut dan menyeret pengacara OC Kaligis.

Kejagung telah memeriksa Wakil Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi terkait dugaan korupsi penyaluran dana bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2011-2013.

Pihak Gatot sebelumnya meminta agar penyelidikan kasus bansos tak lagi ditangani Kejaksaan Agung. Gatot ingin agar pengusutan kasus tersebut dilimpahkan ke KPK yang dinilai lebih independen.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

Nasional
LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

Nasional
Busyro Muqoddas: Selama Ini Tak Pernah Ada Fanatisme Kelompok Agama Apa Pun di KPK

Busyro Muqoddas: Selama Ini Tak Pernah Ada Fanatisme Kelompok Agama Apa Pun di KPK

Nasional
UPDATE: 8.456.259 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 8.456.259 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 7 Mei : Bertambah 167, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 46.663 Orang

UPDATE 7 Mei : Bertambah 167, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 46.663 Orang

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Sebut Solusi Relokasi Sudah Ditawarkan sejak Lama

Pengurus GKI Yasmin Sebut Solusi Relokasi Sudah Ditawarkan sejak Lama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X