Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capim Giri Suprapdiono Nilai Kelemahan UU Bisa Buat KPK Jadi Korban Balas Dendam

Kompas.com - 25/08/2015, 10:19 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Giri Suprapdiono diminta menjelaskan kondisi krisis yang dialami KPK oleh Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK. Giri telah bergabung dengan KPK sejak kepemimpinan Antashari Azhar dan saat ini menjabat Direktur Gratifikasi.

Di hadapan pansel, Giri mengungkapkan bahwa KPK mengalami krisis karena dua pimpinannya saat ini dijadikan tersangka dan diberhentikan sementara. Menurut Giri, masalah itu muncul karena Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak mengatur secara rinci kesalahan apa yang membuat pimpinan KPK harus berhenti sementara.

"Salah satu krisis, titik lemah. Kita jadi korban balas dendam. Pasal itu (mengatur) kalau pimpinan KPK menjadi tersangka kemudian berhenti, itu melumpuhkan KPK," kata Giri saat mengikuti wawancara tahap akhir sebagai calon pimpinan KPK di Gedung Setneg Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Giri mengatakan, seharusnya UU KPK dapat mengatur rinci mengenai kesalahan yang mengharuskan pimpinan berhenti dari tugasnya. Ia menilai, pimpinan KPK dapat diberhentikan jika melakukan tindak pidana saat bekerja di KPK.

"Atau kejahatan serius, jangan (hanya) kesalahan masa lalu, kemudian dilakukan impunitas terbatas. Selama menjalankan tugas tidak boleh diganggu dengan alasan apapun," katanya.

Oleh Pansel KPK, Giri juga diminta menjelaskan alamat tempat tinggalnya yang tidak sesuai KTP. Giri menjawab dirinya saat ini tinggal di Pesona Khayangan Depok, dan pindah dari alamat yang tercantum dalam KTP karena lokasinya akan digusur.

Selain itu, pansel juga mengkonfirmasi ketaatan Giri dalam membayar pajak. Ia memastikan selalu membayar pajak kecuali pada tahun 2010 dan 2011 yang telat karena SPT dikirim melalui pos.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com