Politisi Demokrat Bantah Impor Gula Era SBY Rugikan Negara Rp 3 Triliun

Kompas.com - 24/08/2015, 22:17 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. KOMPAS.com/Sabrina AsrilKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron membantah pernyataan Ismed Hasan Putro yang menyebut kebijakan penetapan kuota impor gula pada era Susilo Bambang Yudhoyono merugikan negara Rp 3 triliun. Herman menilai, pernyataan mantan Dirut PT RNI itu sangat aneh dan tidak berdasar. (Baca: Pengusaha Ini Sebut Kebijakan Impor Gula di Era SBY Rugikan Negara Rp 3 Triliun)

Herman menjelaskan, impor yang dilakukan pemerintahan SBY dilatarbelakangi naiknya kebutuhan gula nasional, baik untuk konsumsi maupun industri setiap tahun.

"Karena kebutuhan industri meningkat pesat kebutuhannya pun meningkat pula sehingga kemampuan dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi permintaan, dan impor adalah jalan terakhir yang dilakukan," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Dia menekankan, impor yang dilakukan saat itu hanya diperuntukkan bagi kebutuhan industri. Kebijakan ini diambil tanpa mengabaikan industri gula dan petani tebu dalam negeri.


"Ada maksud apa dengan pernyataan itu? Karena seingat saya kala Ismed menjabat Dirut RNI justru selalu minta kuota impor gula untuk RNI, dan menyatakan bahwa sampai kiamat pun swasembada gula tidak akan tercapai," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.

Dia menambahkan, pada era pemerintahan SBY, terdapat lima komoditas pangan pokok yang secara khusus diupayakan menuju swasembada, yakni beras, gula, daging sapi, jagung, dan kedelai. Pencapaian swasembada setiap tahunnya selalu ada kemajuan, bahkan untuk beras dan jagung sejak 2008 ditetapkan sebagai swasembada berkelanjutan karena produksi yang memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Sejak tahun 2004, Pak SBY juga sudah mencanangkan revitalisasi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai upaya menuju kemandirian pangan di Purwakarta. Dokumennya lengkap, serta arah, tujuan, dan pencapiannya jelas dan terukur," kata Herman.

Ismed Hasan Putro sebelumnya menyebut, Kementerian Perdagangan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan kuota impor gula rafinasi hingga 6 juta ton. Dia menilai, penetapan itu diduga masuk kategori tindak pidana.

"Akibat impor dalam jumlah itu, industri gula di dalam negeri tak bisa merevitalisasi hingga enam tahun mendatang," ujar Ismed dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/8/2015).

Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia ini mengatakan, potensi kerugian negara akibat kebijakan tersebut mencapai Rp 3 triliun.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Menkes Sudah Punya Jurus Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Jokowi Sebut Menkes Sudah Punya Jurus Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Nasional
Melchias Mekeng Dipanggil KPK Terkait Kasus Terminasi Kontrak PKP2B Kementerian ESDM

Melchias Mekeng Dipanggil KPK Terkait Kasus Terminasi Kontrak PKP2B Kementerian ESDM

Nasional
Dinonaktifkan Sebagai Dirut TVRI, Helmy Yahya dan Dewan Pengawas Akan Bermediasi

Dinonaktifkan Sebagai Dirut TVRI, Helmy Yahya dan Dewan Pengawas Akan Bermediasi

Nasional
Waketum PAN Setuju Pileg dan Pilpres Kembali Dipisah

Waketum PAN Setuju Pileg dan Pilpres Kembali Dipisah

Nasional
Sidak Layanan BPJS di RSUD Kota Cilegon, Jokowi Minta Perbaikan Fasilitas

Sidak Layanan BPJS di RSUD Kota Cilegon, Jokowi Minta Perbaikan Fasilitas

Nasional
Keluarga Jokowi Maju di Pilkada, PAN Anggap Itu Hak Warga Negara

Keluarga Jokowi Maju di Pilkada, PAN Anggap Itu Hak Warga Negara

Nasional
Menkominfo: Google dan Facebook Berencana Bangun Pusat Data di Indonesia

Menkominfo: Google dan Facebook Berencana Bangun Pusat Data di Indonesia

Nasional
Berkas Perkara Polwan yang Lontarkan Ujaran Rasis dalam Kasus Surya Anta Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Polwan yang Lontarkan Ujaran Rasis dalam Kasus Surya Anta Dinyatakan Lengkap

Nasional
Prabowo Tunjuk 5 Jubir Gerindra: Muzani sampai Habiburokhman

Prabowo Tunjuk 5 Jubir Gerindra: Muzani sampai Habiburokhman

Nasional
Mahfud MD Pimpin Rapat untuk Atasi Kebakaran Hutan, Undang Kepala Daerah

Mahfud MD Pimpin Rapat untuk Atasi Kebakaran Hutan, Undang Kepala Daerah

Nasional
Kode-kode Kapolri bagi Kapolda Metro Jaya, Terkait Jabatan Kabareskrim?

Kode-kode Kapolri bagi Kapolda Metro Jaya, Terkait Jabatan Kabareskrim?

Nasional
Wakapolri Ari Dono Akan Pensiun, Siapa Kandidat Penggantinya? Ini Kata Polri

Wakapolri Ari Dono Akan Pensiun, Siapa Kandidat Penggantinya? Ini Kata Polri

Nasional
Banyak Kader Incar Kursi Ketum, PAN Yakin Tak Bakal Pecah

Banyak Kader Incar Kursi Ketum, PAN Yakin Tak Bakal Pecah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ketegasan Erick Thohir | Radikalisme di Kementerian BUMN

[POPULER NASIONAL] Ketegasan Erick Thohir | Radikalisme di Kementerian BUMN

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi Jadi Calon Wali Kota, Presiden PKS: Jangan Kembangkan Dinasti

Anak dan Menantu Jokowi Jadi Calon Wali Kota, Presiden PKS: Jangan Kembangkan Dinasti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X