Kompas.com - 24/08/2015, 18:56 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mempertanyakan isi Berita Acara Pemeriksaan terkait kasus korupsi dalam pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011 kepada anak buah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang.

Dalam BAP disebutkan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menerima fee dua persen dari proyek tersebut.

"Di BAP, ada fee dua persen ke Gubernur? Benar?" tanya Jaksa Ronald di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Rosa tidak menegaskan isi BAP tersebut. Ia mengatakan, sejumlah panitia di daerah memang mendapatkan fee atas proyek wisma atlet.

"Ada (fee) panitia di daerah. Globalnya saja," kata Rosa.

Terkait fee, Rosa mengaku ada bagian yang diterima perusahaan milik Nazaruddin, Permai Grup. Pemberian tersebut diberikan sebagai imbalan karena Nazaruddin membantu PT Duta Graha Indah menjadi tender proyek wisma atlet.

Awalnya, kata Rosa, fee yang dijanjikan sebesar 25 persen. Namun, setelah gedung dibangun, Permai Grup hanya mendapatkan 11 persen karena tidak sesuai dengan perancangan sebelumnya.

"Tapi ternyata bangunan standar, jadinya 11 persen. Ke Permai baru pertama itu uang muka, sekitar Rp 4 miliar," kata Rosa.

"Fee" 2,5 persen untuk Alex

Sebelumnya, Nazaruddin pernah menyebut Alex Noerdin menerima fee 2,5 persen dari proyek wisma atlet SEA Games Palembang. Nilai fee yang diterima politikus Partai Golkar itu, menurut Nazaruddin, kurang lebih Rp 1 miliar.

"Kan niatannya untuk dikasih Hambalang, karena Rosa enggak dapat di Hambalang, maka di-compare ke wisma atlet. Nilai hampir Rp 20 miliar, salah satunya ke Alex Noerdin, sekitar Rp 1 miliar," kata Nazaruddin.

Namun, saat dikonfirmasi pernyataan Nazaruddin, Alex hanya bungkam. Sementara itu, Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet SEA Games, Rizal Abdullah menyatakan bahwa Alex tidak terlibat dalam kasus yang menjeratnya. Kuasa hukum Rizal, Arief Ramdhan, menyatakan bahwa uang yang diberikan oleh Direktur Pemasaran PT DGI Mohammad El Idris kepada Rizal ditujukan untuk kliennya, bukan untuk Alex.

Rizal Abdullah didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam proyek ini yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 54.700.899.000. Berdasarkan dakwaan, Alex Noerdin menyatakan kesiapan Sumsel menjadi tuan rumah SEA Games XXVI tahun 2011 dengan membangun Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna.

Alex kemudian menyampaikan surat bantuan pembangunan Wisma Atlet kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat itu dijabat Andi Mallarangeng.

Ada pun rencana anggaran biaya yang diajukan sebesar Rp 416,755 miliar. Bersama dengan sejumlah pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Rizal menetapkan PT Duta Graha Indah sebagai pemenang lelang umum dalam pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan. Ia melakukan pertemuan dengan PT DGI sebelum proses lelang yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang tanpa menggunakan jasa konsultan perencana dalam kegiatan perencanaan teknis pembangunan.

Rizal memengaruhi panitia pengadaan barang dan jasa untuk mengusulkan PT DGI sebagai pemenang lelang dan mempengaruhi panitia untuk membuat harga perkiraan sendiri berdasarkan anggaran yang dibuat PT DGI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Nasional
Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Nasional
Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Nasional
Beredar Foto Tersangka Tahan Banurea Gunakan Ponsel di Mobil Tahanan, Ini Penjelasan Kejagung

Beredar Foto Tersangka Tahan Banurea Gunakan Ponsel di Mobil Tahanan, Ini Penjelasan Kejagung

Nasional
Jokowi Sebut Harga Minyak Goreng Curah Bakal Berkisar Rp 14.500 Per Liter dalam Dua Minggu

Jokowi Sebut Harga Minyak Goreng Curah Bakal Berkisar Rp 14.500 Per Liter dalam Dua Minggu

Nasional
Mengenang Pak Yuri dan Baju Batiknya yang Selalu Dinanti Warganet...

Mengenang Pak Yuri dan Baju Batiknya yang Selalu Dinanti Warganet...

Nasional
Profil Achmad Yurianto, Dokter Militer yang Jadi Jubir Pertama Penanganan Covid-19

Profil Achmad Yurianto, Dokter Militer yang Jadi Jubir Pertama Penanganan Covid-19

Nasional
Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia di Malang

Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia di Malang

Nasional
Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia

Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia

Nasional
Jokowi: Kita Tahan Betul Agar Harga Pertalite Tidak Naik

Jokowi: Kita Tahan Betul Agar Harga Pertalite Tidak Naik

Nasional
Wapres Serahkan Bantuan Sosial bagi Masyarakat di Kota Kendari

Wapres Serahkan Bantuan Sosial bagi Masyarakat di Kota Kendari

Nasional
Jokowi Bakal Diskusi dengan Relawan Sebelum Putuskan Sikap pada Pilpres 2024

Jokowi Bakal Diskusi dengan Relawan Sebelum Putuskan Sikap pada Pilpres 2024

Nasional
Minta Projo Sabar Soal Pilpres 2024, Jokowi: Ojo Kesusu Sik...

Minta Projo Sabar Soal Pilpres 2024, Jokowi: Ojo Kesusu Sik...

Nasional
PPATK Blokir Rekening Briptu HSB, Polisi yang Punya Tambang Emas di Kaltara

PPATK Blokir Rekening Briptu HSB, Polisi yang Punya Tambang Emas di Kaltara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.