Kompas.com - 24/08/2015, 06:14 WIB
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan saat serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 13/8/2015). KOMPAS.com/DANI PRABOWOMenko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan saat serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 13/8/2015).
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membentuk badan cyber untuk memperkuat sektor pertahanan dan bidang sektor strategis nonpertahanan. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa pembentukan lembaga ini untuk memperkuat kedaulatan Indonesia.

Luhut pun membantah kabar yang mengatakan bahwa badan cyber dibentuk dengan menggandeng badan intelijen Amerika Serikat, CIA.

“Justru, pembangunan cyber security nasional ini dimaksudkan untuk menangkis serangan, khususnya dari luar yang bisa memperlemah bangsa,” kata Luhut, yang Kompas.com kutip dari situs ksp.go.id, Senin (24/8/2015).

Selama ini, beredar kabar bahwa Kantor Staf Kepresidenan menggandeng CIA untuk mengawasi arus komunikasi online masyarakat lewat sistem big data. Sistem itu disebut mampu menyedot pembicaraan pribadi di aplikasi WhatsApp, BlackBerry Messenger, dan program jejaring sosial.

Informasi tentang kemampuan AS untuk menyaring informasi itu muncul setelah dibocorkan oleh Edward Snowden, mantan pegawai di Badan Keamanan Nasional AS (NSA).

Luhut pun membantah bahwa pemerintah berusaha untuk mengawasi aktivitas rakyatnya di dunia maya. “Sistem cyber yang akan dibentuk bukan malah untuk memata-matai warga negara sendiri,” ujarnya.

Dalam pembentukan badan cyber, menurut Luhut, pemerintah akan menggandeng berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Juga (mengudang) pakar IT di Indonesia untuk turut mengabdi," ucap Luhut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Luhut juga menyatakan bahwa tugas dan fungsi KSP adalah memantau kinerja pemerintah dan memastikan program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo. “Bukan memantau rakyat terkait keamanan nasional,” ujar dia.

Sedangkan Menteri Komunikasi dan informatika Rudiantara mengatakan, pembuatan sistem pertahanan dan keamanan cyber sudah mendesak. Setiap hari, dari pengamatan Kementerian Pertahanan secara aktual, pertahanan cyber Indonesia kerap diserang.

Indonesia, kata dia, juga menjadi tempat transit masyarakat luar negeri yang melakukan transaksi ilegal.  “Kita harus segera meresponnya dengan mengembangkan pertahanan cyber dalam negeri,” kata Rudiantara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

Nasional
Stepanus Robin Ubah Keterangan di Sidang, KPK: Akan Kami Ungkap Kebenarannya

Stepanus Robin Ubah Keterangan di Sidang, KPK: Akan Kami Ungkap Kebenarannya

Nasional
Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

Nasional
Pembatasan Waktu Makan 20 Menit di Warteg yang Tuai Polemik...

Pembatasan Waktu Makan 20 Menit di Warteg yang Tuai Polemik...

Nasional
Duduk Perkara Kekerasan Tentara terhadap Warga di Merauke Versi TNI AU

Duduk Perkara Kekerasan Tentara terhadap Warga di Merauke Versi TNI AU

Nasional
[POPULER NASIONAL] 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari | KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Ombudsman

[POPULER NASIONAL] 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari | KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
KSAU Minta Maaf dan Tindak Tegas Prajurit Pelaku Kekerasan terhadap Warga di Merauke

KSAU Minta Maaf dan Tindak Tegas Prajurit Pelaku Kekerasan terhadap Warga di Merauke

Nasional
Mensos Risma Minta Kepala Daerah Kawal Penyaluran Bansos

Mensos Risma Minta Kepala Daerah Kawal Penyaluran Bansos

Nasional
Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X