Kompas.com - 21/08/2015, 21:06 WIB
Koordinator divisi monitoring pelayanan publik ICW Febri Hendri usai bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Kamis (10/4/2014). Alsadad RudiKoordinator divisi monitoring pelayanan publik ICW Febri Hendri usai bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Kamis (10/4/2014).
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemui Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK), di Gedung Setneg, Jakarta, Jumat (21/8/2015) malam. Dalam kesempatan itu, ICW meminta Pansel KPK tidak meloloskan 10 calon bermasalah dari 19 calon pimpinan KPK.

"Kita dapat banyak info, kesaksian, dan bukti-bukti dokumen. Sepuluh orang ini tidak layak jadi pimpinan KPK," kata Ketua Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri, seusai menemui Pansel KPK.

Febri menjelaskan, ICW telah melakukan pelacakan rekam jejak terhadap 19 calon pimpinan KPK sejak Pansel KPK mengumumkan nama-nama calon pimpinan KPK yang lolos seleksi tahap ketiga. Pelacakan dilakukan mulai 12-21 Agustus 2015.

Pelacakan rekam jejak itu difokuskan pada integritas, kualitas, dan administrasi calon bersangkutan. Hasilnya, 10 calon pimpinan KPK dinilai memiliki catatan negatif dengan kategori sedang dan berat.

"Ada calon yang dari kalangan profesional, ada yang dari institusi, pejabat negara," ujarnya.

Adapun jenis temuan negatif dari 10 calon pimpinan KPK itu adalah pernah mendorong bawahan menyalahgunakan wewenang disertai imbalan, memiliki bisnis bermasalah dengan HAM, pajak dan lingkungan, diduga memiliki ketertarikan politik, penyelewengan pengusutan kasus pidana, ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi bermasalah, dan memiliki masalah pajak kendaraan pribadi.

Selain itu, ada juga calon pimpinan KPK yang menurut ICW pernah memberikan hukuman ringan pada terdakwa kasus korupsi, berkinerja buruk dalam pengusutan kasus korupsi, dan diragukan keberaniannya memberantas korupsi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pansel ikut bertanya kritis mengenai temuan yang kami sampaikan, kami berharap pansel mempertimbangkan hasil tracking kami," ungkapnya.

Kedatangan ICW diterima oleh 5 Ketua Pansel KPK Destry Damayanti beserta empat anggotanya. Ia mengapresiasi inisiatif ICW sebagai bahan pertimbangan pansel untuk menilai calon pimpinan KPK yang akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo.

"Sebagai second opinion. Kita akan verifikasi sendiri dengan tim kumham (untuk) memastikan," ucap Destry.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PPPA Dorong Kemenag Susun Regulasi Pencegahan Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama

Kementerian PPPA Dorong Kemenag Susun Regulasi Pencegahan Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama

Nasional
Ketua Tim Riset: Jangan Takut Vaksin Covid-19, Takutlah pada Virusnya

Ketua Tim Riset: Jangan Takut Vaksin Covid-19, Takutlah pada Virusnya

Nasional
Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Nasional
UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

Nasional
KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Nasional
Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Nasional
Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Nasional
Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Nasional
UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

Nasional
Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Nasional
UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X