Kompas.com - 20/08/2015, 17:43 WIB
Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Betti Alisjahbana. KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOAnggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Betti Alisjahbana.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara sekaligus anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK), Betti Alisjahbana, mengatakan bahwa dugaan rekening mencurigakan milik peserta calon pimpinan KPK belum tentu mengarah pada tindakan pidana. Namun, Pansel KPK akan memverifikas temuan rekening tersebut dalam proses seleksi.

Betti menjelaskan, Pansel KPK memperoleh laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan (PPATK) mengenai calon pimpinan KPK yang memiliki rekening mencurigakan. Meskipun demikian, pansel tetap meloloskan calon tersebut dan memberikan kesempatan memverifikasi pada tes di tahap selanjutnya.

"Transaksi keuangan yang mencurigakan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu," kata Betti saat dihubungi, Kamis (20/8/2015).

Menurut Betti, ciri-ciri umum transaksi mencurigakan adalah tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas, menggunakan uang tunai dalam jumlah relatif banyak atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran aktivitas atau profesi pemilik rekening.

Betti menegaskan, pansel tidak ingin langsung menggugurkan calon KPK yang disebut memiliki rekening mencurigakan sebelum adanya verifikasi dari yang bersangkutan. "Misalnya saja, ada transfer dari sebuah perguruan tinggi di luar negeri. Ini bisa saja merupakan dana riset atau yang sejenisnya. Jadi, kami memutuskan untuk memverifikasi dulu," ucap Betti.

Keputusan Pansel KPK meloloskan calon pimpinan KPK yang memiliki rekening mencurigakan mengundang kritik dari pegiat antikorupsi. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho menilai bahwa Pansel KPK kurang cermat dalam menyeleksi calon pimpinan KPK.

Secara terpisah, ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana mempertanyakan sikap Pansel KPK yang seakan memberi ruang bagi calon pimpinan bermasalah menjadi komisioner KPK. Ganjar berharap Pansel KPK dapat memilah calon pimpinan KPK yang tidak memiliki 'dosa' secara hukum.

"Kalau dosa kepada Tuhan, kepada ibu, masih bisa dimaafkan. Nah, dosa di masa lalu yang berkaitan dengan hukum, bagaimana?" ujar Ganjar.

Seleksi tahap akhir

Proses seleksi calon pimpinan KPK akan memasuki tahap terakhir. Pada minggu ketiga Agustus 2015, sebanyak 19 orang calon pimpinan KPK yang telah dinyatakan lolos tes tahap ketiga akan menjalani tes tahap keempat.

Betti menuturkan, tes tahap keempat itu kerupakan tes kesehatan dan wawancara. Nantinya, mereka akan menjalani tes tahap empat secara paralel. Setelah seluruh tes tahap empat dilangsungkan, Pansel akan menggelar pleno untuk menentukan delapan nama calon yang dinyatakan lolos. Nama-nama itu nantinya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Nasional
KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X