Saat Orangtua Korban Penculikan Minta Nomor Ponsel Menkumham Yasonna Laoly

Kompas.com - 20/08/2015, 17:34 WIB
Utomo Rahardjo (tengah) bersama aktivis hak asasi manusia lain usai bertemu Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Kamis (20/8/2015). fabian/kompas.comUtomo Rahardjo (tengah) bersama aktivis hak asasi manusia lain usai bertemu Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Kamis (20/8/2015).
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com — Utomo Rohardjo mengacungkan jari di ujung pertemuannya dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. "Pak Menteri, bolehkah kasih ke saya nomor handphone Bapak?" tanya Utomo sembari tersenyum.

Pria yang jauh-jauh berangkat dari kampung halamannya di Malang, Jawa Timur, sejak 16 Agustus 2015 lalu itu sedikit ragu. Apakah sang menteri akan memberikan nomor ponselnya? Rupanya, sedetik kemudian, Yasonna melempar senyum.

"Ya boleh dong, Pak," ujar Yasonna sembari menyuruh ajudannya untuk menulis nomor ponselnya di secarik kertas.

Utomo memperkuat argumennya mengapa ia membutuhkan jaringan pribadi ke orang nomor satu di Kemenkumham itu. "Karena rumah saya jauh Pak, di Malang, saya tidak mungkin sering datang ke Jakarta. Jadi, saya minta perkembangannya saja," ujar Utomo.

Yasonna pun mengangguk. Utomo datang ke ruang kerja sang menteri di kantornya, Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2015), tidak sendirian. Ia datang bersama orangtua korban penculikan aktivis tahun 1997 dan 1998 silam. Mereka juga didampingi aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), dan Asian Federation Involuntary Disappearances (AFAD).

Yakin diakomodasi

Kedatangan Utomo dan para aktivis adalah dalam rangka menagih peran emerintah untuk menyelesaikan perkara penghilangan paksa anak-anaknya, 18 tahun silam. Ditemui seusai pertemuan yang berlangsung secara tertutup, Utomo dan para aktivis mengaku belum mendapat kepastian terkait penyelesaian perkara yang masuk kategori pelanggaran berat HAM itu.

"Akan tetapi, pemerintahan sekarang ini kayaknya memenuhi keinginan kami. Paling tidak, ada harapanlah untuk ke arah situ," ujar Utomo.

Keinginan Utomo, pemerintah membentuk tim untuk memastikan keberadaan anggota keluargannya yang telah dinyatakan hilang. Entah dari mana, Utomo merasa keyakinan itu datang dengan sendirinya dan terasa olehnya.

"Ya kalau hanya basa basi, kita bisa bacalah ya. Kali ini sepertinya tidak. Tadi kami betul-betul bicara dari hati ke hati dengan Pak Menteri, sangat personal," ujar Utomo.

Utomo ingat betul pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ketika dia dan rekan seperjuangan menemui Menkumham dan pejabat terkait demi penyelesaian kasus yang sama. Saat itu, Utomo merasa bahwa pertemuan itu hanyalah "pemanis".

"Kalau dulu-dulu sangat normatif. Kami sering diterima menjelang shalat Jumat. Itu trik supaya cepat selesai. Baru ngobrol sebentar, sudah azan, biasanya begitu," lanjut Utomo.

Sesuai kesepakatan bersama, pertemuan dengan Yasonna kali ini bukan yang terakhir, melainkan yang pertama. Mereka berencana bertemu lagi untuk menindaklanjuti keinginan keluarga korban kasus penghilangan paksa.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Distribusikan 20 Alat Deteksi Corona Berkapasitas Tinggi ke Sejumlah Provinsi

Pemerintah Akan Distribusikan 20 Alat Deteksi Corona Berkapasitas Tinggi ke Sejumlah Provinsi

Nasional
Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Nasional
Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Nasional
Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Nasional
Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Nasional
Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Nasional
Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Nasional
Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Nasional
Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Nasional
Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Nasional
Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Nasional
RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X