Mendagri Kritik Kepala Daerah yang Sering ke Luar Negeri

Kompas.com - 20/08/2015, 15:44 WIB
KOMPAS.com/Sabrina Asril Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan adanya kepala daerah yang sering meninggalkan daerahnya karena ke luar kota atau ke luar negeri. Meski demikian, Tjahjo tidak dapat memberikan sanksi kepada kepala daerah yang sering meninggalkan daerahnya.

"Kalau benar sakit, saya izinkan untuk berobat. Tapi, kalau untuk kunjungan kerja ke luar negeri, urgensinya apa?" kata Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Tjahjo mengungkapkan, ada sejumlah kepala daerah yang meminta izin kepadanya untuk berbagai keperluan di luar negeri. Namun, ia tidak ingin terlalu mudah memberikan izin karena dirinya tidak ingin kepala daerah sering meninggalkan daerahnya.

"Ada yang minggu ini sakit (berobat ke luar negeri), minggu kedua umrah, minggu ketiga ke luar negeri. Kok enggak sekali jalan saja?" ucapnya.

Kalaupun masih ada kepala daerah yang tetap sering bepergian ke luar daerah atau ke luar negeri, Tjahjo mengaku hanya dapat menegurnya. Ancaman sanksi, kata Tjahjo, baru akan diberikan jika penyerapan anggaran di daerah tersebut sangat minim.

"Apa pun, pejabat daerah waktunya sebanyak mungkin harus di daerah," kata politisi PDI Perjuangan itu.



EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X