Loloskan Pemilik Rekening Mencurigakan, Sikap Pansel KPK Dipertanyakan

Kompas.com - 20/08/2015, 14:40 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana mempertanyakan, sikap Pansel KPK yang seakan memberi ruang bagi calon pimpinan bermasalah menjadi komisioner KPK. Hal itu menyusul masih adanya calon yang dikabarkan memiliki transaksi keuangan bermasalah di dalam rekeningnya.

"Memang, kita bicara asas praduga tak bersalah. Tapi, dalam konteks pemilihan pimpinan KPK kita ini sedang mencari orang yang tidak bisa disandera, minim kesalahan," kata Ganjar saat diskusi bertajuk 'Menyandera (Seleksi) Pimpinan KPK' di Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Ganjar mengaku, sulit saat ini mencari calon pimpinan yang tidak memiliki dosa di masa lalu. Namun setidaknya, Pansel KPK dapat meminimalkan dengan memilah calon pimpinan KPK yang tidak memiliki 'dosa' secara hukum. (baca: ICW Anggap Pansel KPK Tak Cermat Loloskan Capim KPK Pemilik Rekening Mencurigakan)

"Kalau dosa kepada Tuhan, kepada ibu masih bisa dimaafkan. Nah, dosa di masa lalu yang berkaitan dengan hukum bagaimana?" ujarnya.

Pansel, kata dia, harus melihat kasus kriminalisasi terhadap pimpinan KPK yang terjadi selama ini. Untuk itu, Pansel harus mencari calon pimpinan KPK yang minim kesalahan, bukan sebaliknya justru membuka celah baru.

Ia menambahkan, untuk menghindari upaya kriminalisasi, perlu dibuat kesepakatan antar instansi penegak hukum untuk tidak mengusut kasus hukum yang dilakukan pimpinan KPK sebelum ia terpilih. Kecuali, kasus yang diusut itu adalah kasus yang terjadi ketika pimpinan itu menjabat.

"Kalau dosa yang dilakukan saat menjabat, itu namanya penyalahgunaan wewenang. Kalau itu baru bisa diusut," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Pansel KPK Betty Alisjahbana mengaku, ada calon pimpinan KPK yang memiliki transaksi mencurigakan di dalam rekening mereka. Meski demikian, Pansel tetap meloloskan calon tersebut guna memverifikasi laporan yang diperoleh Pansel sebelumnya. (baca: Dari 19 Capim KPK yang Lolos, Ada Pemilik Transaksi Mencurigakan)

"Kita memang punya laporan yang kurang baik tapi tidak cukup waktu untuk memverifikasinya. Sehingga, masih kita loloskan. Nanti akan diverifikasi saat tes berikutnya," kata Betty di Kantor Sekretariat Negara, Rabu (12/8/2015).

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X