Pemerintah Tunggu Putusan MK Terkait Polemik Calon Tunggal Kepala Daerah

Kompas.com - 20/08/2015, 14:30 WIB
KOMPAS / HERU SRI KUMORO Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat rapat dengan anggota DPR Komisi II di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/6/2015). Berbagai isu strategis seperti persiapan pelaksanaan pilkada serentak, kaitan peraturan KPU mengenai petahana, dan daerah otonom baru menjadi bahasan pada rapat tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dengan calon tunggal.

Putusan MK akan menjadi dasar bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam menyikapi polemik tersebut.

"Putusan MK itu akan dijadikan dasar apakah mengubah Peraturan KPU atau menambah peraturan," kata Tjahjo di Gedung Mendagri, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Tjahjo menuturkan, secara pribadi dirinya berharap pilkada di daerah tetap digelar meskipun hanya memiliki satu pasangan calon. Ia berharap MK dapat segera memberikan putusan terkait uji materi tersebut. (baca: Komisi II DPR Akan Kembali Revisi UU Pilkada)

"Pemerintah juga perlu ada second opinion, ada putusan hukum dari MK, sehingga hak konstitusional satu pasangan calon itu apa," ujarnya.

Peraturan mengenai pelaksanaan pilkada yang harus diikuti lebih dari satu pasangan calon diuji materikan oleh pakar komunikasi politik, Effendi Gazali, kepada MK. Menurut Effendi, ketentuan minimal 2 pasangan calon yang diatur dalam UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tidak memiliki kepastian hukum.

Effendi menilai aturan tersebut cenderung diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. (baca: Megawati Minta Terbitkan Perppu demi Risma, Jokowi Menolak)

Ia mengungkapkan, penambahan waktu pendaftaran calon pilkada juga tidak menyelesaikan masalah dan penundaan pelaksanaan pilkada akan berdampak pada terhambatnya pembangunan di daerah tersebut.

Saat ini, ada empat daerah yang memiliki calon kepala daerah tidak lebih dari satu pasangan. Daerah itu adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Mataram, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Presiden Joko Widodo sebelumnya menolak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengatasi daerah yang tidak bisa menggelar pilkada serentak pada 2015 karena tidak memiliki lebih dari satu pasang calon. Pemerintah memilih menjalankan UU yang ada. (Baca: Wapres Tegaskan Takkan Ada Perppu Pilkada)



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X