Kompas.com - 20/08/2015, 13:29 WIB
Tersangka kasus suap hakim di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan, OC Kaligis, memasuki Gedung KPK untuk diperiksa, di Jakarta, Rabu (15/7/2015). KPK resmi menahan OC Kaligis semalam karena diduga terlibat kasus suap hakim PTUN Medan guna memuluskan kasus yang tengah ditangani. TRIBUNNEWS / HERUDINTersangka kasus suap hakim di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan, OC Kaligis, memasuki Gedung KPK untuk diperiksa, di Jakarta, Rabu (15/7/2015). KPK resmi menahan OC Kaligis semalam karena diduga terlibat kasus suap hakim PTUN Medan guna memuluskan kasus yang tengah ditangani.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka Otto Cornelis Kaligis dan tim kuasa hukumnya tidak nampak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (20/8/2015). Kursi terdakwa maupun meja tempat penasihat hukum nampak kosong.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi Ahmad Burhanuddin mengatakan, Kaligis tidak dapat hadir dalam sidang perdana dengan agenda mendengarkan dakwaan. Ahmad mengatakan, jaksa telah mengirimkan surat panggilan sidang kepada Kaligis pada 14 Agustus 2015.

"Terkait masalah OCK hari ini yang bersangkutan tidak datang yang mulia. Terdakwa tidak mau menerima surat panggilan saudara terdakwa terkait penetapan hari sidang," ujar Ahmad di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis siang.

Saat itu, kata Ahmad, meski menolak menerima surat panggilan, Kaligis mengaku siap hadir. Namun, saat dijemput di rumah tahanan Pomdam Guntur cabang KPK pada pagi tadi, Kaligis mengaku sakit. (baca: OC Kaligis Siap Sidang, asalkan Diizinkan Diperiksa di RSPAD)

"Ketika mengatakan sakit, namun menolak untuk diperiksa oleh dokter KPK. OC mengatakan kepada dokter KPK bahwa ada hipertensi, diabetes melitus," kata Ahmad.

Ahmad menjelaskan, dokter tahanan telah beberapa kali melakukan pemeriksaan kesehatan Kaligis, yaitu pada 14 Juli, 16 Juli, dan 24 Juli 2015. Kaligis ditangani oleh dokter Yohanes dengan keluhan tensi tinggi, lemas, dan pening.

Kemudian, dokter menyarankan agar Kaligis dirujuk ke dokter spesialis syaraf. Kaligis pun menyurati KPK pada 24 Juli 2015, yang isinya permintaan dilakukan medical check up secara menyeluruh. Demi objektivitas, penyidik mengirim surat kepada Ikatan Dokter Indonesia untuk memeriksa Kaligis.

"Terkait pemeriksaan oleh IDI dijadwalkan beberapa kali, namun ada kondisi tidak siap masalah dokternya karena ada kegiatan akreditasi di RSCM," kata Ahmad.

Namun, Kaligis bersikukuh kesehatannya ditangani oleh dokter di RSPAD bernama Terawan Putranto. Akhirnya, KPK memberi kesempatan bagi dokter Terawan mengunjungi rutan Guntur untuk memeriksa Kaligis.

"Namun, dokter Terawan menyampaikan belum bisa hadir. Kemudian terkait dengan kondisi selanjutnya kami mohon kepada Pak OCK untuk diperiksa dokter IDI," kata Ahmad.

Sementara itu, majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Sumpeno mengatakan, timnya akan berunding untuk memutuskan sidang Kaligis hari ini. Sidang pun diskors selama 15 menit.

"Kami membuat penetapan terlebih dahulu untuk saudara OC, oleh penyidik. Majelis akan buat penetapan dan sidang diskors 15 menit," kata hakim Sumpeno.

Salah satu anak Kaligis, Velove Vexia sebelumnya mengaku khawatir kondisi kesehatan ayahnya memburuk jika menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini. (baca: Kata Velove, Pembuluh Darah OC Kaligis Banyak yang Pecah)

"Terakhir masih sakit, pembuluh darahnya terakhir banyak yang pecah. Pas persidangan takut kenapa-kenapa," ujar Velove di Pengadilan Tipikor.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

Nasional
Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Nasional
Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Nasional
Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Nasional
Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Nasional
KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

Nasional
Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

BrandzView
KSAL: KRI Nanggala-402 Belum Dinyatakan Hilang

KSAL: KRI Nanggala-402 Belum Dinyatakan Hilang

Nasional
Jokowi: Saya Memahami Perasaan Bapak, Ibu, Keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402

Jokowi: Saya Memahami Perasaan Bapak, Ibu, Keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402

Nasional
Larang Mudik, Satgas Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 dalam Perjalanan

Larang Mudik, Satgas Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 dalam Perjalanan

Nasional
Jokowi: Keselamatan 53 Awak KRI Nanggala adalah Prioritas Utama

Jokowi: Keselamatan 53 Awak KRI Nanggala adalah Prioritas Utama

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Nasional
UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

Nasional
Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X