Kompas.com - 20/08/2015, 13:24 WIB
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 19 capim KPK yang lolos, Rabu (12/8/2015). KOMPAS.com/Dani PrabowoPanitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 19 capim KPK yang lolos, Rabu (12/8/2015).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia seleksi calon pimpinan KPK diingatkan agar tidak hanya memilih calon pimpinan yang memiliki semangat pencegahan tindak pidana korupsi semata. Sebab, saat ini yang dibutuhkan masyarakat yaitu pimpinan yang mampu memberantas praktik korupsi hingga ke akar.

"Kalau fokusnya ke pencegahan, ke depan KPK berubah nama saja jadi Komisi Pencegahan Korupsi. Padahal, saat ini yang bikin koruptor gerah itu kan pemberantasan KPK," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho dalam diskusi bertajuk "Menyandera (Seleksi) Pimpinan KPK" di Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Sementara itu, Manager Anticorruption Information Center Transparency International Indonesia (TII) Ilham B Saenong mengatakan, jika melihat rekam jejak KPK, maka lembaga antirasua itu dianggap sebagai salah satu institusi yang berhasil dalam pemberantasan korupsi.

"Oleh karena itu, logika pencegahan jangan menjadi mindset pansel yang sekarang. Apa yang dilakukan Mas Bambang dan kawan-kawan terhadap KPK, bisa menjadikan lembaga itu sebagai lembaga pemukul koruptor," ujarnya.

Ahli hukum pidana dan pengajar di Universitas Indonesia, Ganjdar Laksmana, mengingatkan agar Pansel KPK melakukan proses pemilihan calon pimpinan KPK secara transparan. Jika diperlukan, kata dia, maka pada tahap terakhir proses seleksi, yakni wawancara, Pansel KPK dapat didampingi oleh ahli-ahli di masing-masing bidang. Hal ini bertujuan agar pertanyaan yang diberikan pansel dapat lebih bervariasi sehingga pansel dapat menggali informasi lebih dalam dari setiap kandidat.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Nasional
ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X