Kompas.com - 19/08/2015, 18:35 WIB
Politisi Golkar Mukhamad Misbakhun, saat ditemui dalam peluncuran buku berjudul Sejumlah Tanya Melawan Lupa, yang berisi sejumlah fakta baru mengenai skandal bail out Bank Century, di Hotel Atlet Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPolitisi Golkar Mukhamad Misbakhun, saat ditemui dalam peluncuran buku berjudul Sejumlah Tanya Melawan Lupa, yang berisi sejumlah fakta baru mengenai skandal bail out Bank Century, di Hotel Atlet Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century, Mukhamad Misbakhun, meluncurkan buku berjudul Sejumlah Tanya Melawan Lupa, Rabu (19/8/2015), di Jakarta. Pada bagian akhir bukunya, Misbakhun melampirkan tiga surat rahasia yang ditulis Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ketiga surat tersebut berisi tentang penanganan bail out Bank Century.

"Surat yang memang sangat rahasia ini kami minta dari KSSK pada 2010. Sayang surat tersebut baru diberikan pada periode akhir kerja Panitia Khusus Century sehingga belum sempat ditindaklanjuti," ujar Misbakhun saat ditemui seusai peluncuran buku di Hotel Atlet Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Surat pertama dikirim Sri Mulyani pada 25 November 2008 perihal penyampaian laporan pencegahan krisis. Pada poin pertama, surat itu menjelaskan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, yang penanganannya dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan telah diputuskan dalam rapat KSSK yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Ketua KSSK, Gubernur Bank Indonesia Boediono selaku anggota KSSK, Sekretaris KSSK, dan LPS sebagai pihak terkait.

Surat kedua Sri Mulyani dikirimkan pada 4 Februari 2009 perihal laporan perkembangan penanganan Bank Century. Surat itu berisi laporan KSSK bahwa Bank Indonesia telah menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Selain itu, penanganan harus dilakukan oleh LPS. Dalam poin berikutnya, pada 21 November 2008, KSSK menyampaikan kebutuhan dana bantuan melalui LPS sebesar Rp 632 miliar. Jumlah tersebut bertambah menjadi Rp 2,776 triliun setelah diputuskan dalam rapat dewan komisioner LPS pada 23 November 2008.

Selanjutnya, pada 5 Desember 2008, keputusan rapat dewan komisioner LPS menambah biaya penanganan sebesar Rp 2,201 triliun untuk menutup kebutuhan likuiditas sampai 31 Desember 2008. Karena itu, biaya penanganan mencapai Rp 4,977 triliun. Kemudian, pada 27 Januari 2009, surat Deputi Gubernur BI menetapkan total biaya penanganan untuk mencapai rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sebesar 8 persen adalah Rp 6,132 triliun. Dengan demikian, terdapat penambahan biaya penanganan sebesar Rp 1,55 triliun.

Kemudian, surat ketiga yang ditujukan kepada SBY dikirimkan pada 29 Agustus 2009. Surat tersebut berisi laporan ringkasan, laporan Menteri Keuangan, dan dokumen-dokumen terkait penanganan Bank Century. Pada intinya, surat ketiga berisi laporan mengenai kebijakan yang tertuang dalam dua surat sebelumnya.

"Intinya, Sri Mulyani sudah melaporkan segala hal tentang pengambilan keputusan mengenai Bank Century kepada Presiden SBY. Segala keputusan berdasar atas pemakluman Presiden dan itu jelas walaupun SBY menyangkal," kata Misbakhun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Nasional
Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Nasional
Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Nasional
KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X