KPPU: Ada 24 Perusahaan Terindikasi Kartel Sapi

Kompas.com - 19/08/2015, 16:27 WIB
Sejumlah pedagang daging menghentikan aktivitas jual belinya di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (9/8/2015). Aksi mogok tersebut dilakukan para pedagang daging dikarenakan tingginya harga daging di pasaran yang mencapai Rp 140 ribu per kilogram. TRIBUNNEWS / IRWAN RISMAWANSejumlah pedagang daging menghentikan aktivitas jual belinya di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (9/8/2015). Aksi mogok tersebut dilakukan para pedagang daging dikarenakan tingginya harga daging di pasaran yang mencapai Rp 140 ribu per kilogram.
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengungkapkan pihaknya sudah menyelidiki 24 perusahaan terindikasi terlibat dalam kartel sapi. Kartel itu diduga menahan pasokan ke pasar sehingga harga daging sapi di pasar pun melonjak tinggi.

"Yang kita sudah periksa ada 24 perusahaan, jumlah pastinya ada di penyidik kita" ujar Syarkawi usai melakuan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan, Rabu (19/8/2015).

Dia menyebutkan KPPU sudah memantau pola kecurangan kartel sapi ini sejak tahun 2013. Menurut dia, semenjak itu hingga sekarang, polanya tak berubah yakni dengan sengaja menahan pasokan sehingga membuat daging sapi langka di pasaran dengan demikian harga pun akan tinggi.

"Pemainnya juga sama saja, hanya ada yang baru," imbuh Syarkawi.

Sebagian besar mereka berlokasi di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek). Dia menyatakan seluruh perusahaan itu akan segera disidangkan pada awal September 2015.

Apabila perusahaan itu terbukti bersalah, maka majelis hakim bisa memberikan denda administrasi hingga pencabutan izin usaha. Di sisi lain, pemerintah memutuskan akan melakukan impor daging sapi sebanyak 200.000-300.000 ekor sapi untuk menstabilkan harga di pasar.

Harga daging sempat menembus harga Rp 120.000,- per kilogram menyusul kelangkaan daging tersebut. Pemerintah memutuskan memberikan izin impor itu kepada Badan Urusan Logistik (Bulog), dan bukannya kepada feedlotter. Pasalnya, pemerintah menduga adanya permainan feedlotter agar harga-harga naik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Penggunaan Uang Suap Bupati Banggai Laut untuk Biaya Pilkada

KPK Dalami Penggunaan Uang Suap Bupati Banggai Laut untuk Biaya Pilkada

Nasional
Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X