Moge Disebut Bisa Dikawal Polisi Menurut Akun FB Humas Polri, Ini Penjelasannya

Sejumlah kondisi pun dicontohkan, yang membuat polisi bisa memberikan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu, yaitu:

Menurut Pasal 4 ayat (1) huruf g Perkap 10/2012, pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dilakukan pada saat sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan antara lain oleh karena terjadi keadaan darurat seperti:
a. Prubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
b. Adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
c. Adanya pekerjaan jalan;
d. Adanya kecelakaan lalu lintas;
e. Adanya aktivitas perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun suatu kota, dan hari-hari nasional lainnya;
f. Adanya kegiatan olahraga, konferensi berskala nasional maupun internasional;
g. Terjadi keadaan darurat antara lain kerusuhan massa, demonstrasi, bencana alam, dan kebakaran; dan
h. Adanya penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas.

Dalam keadaan-keadaan darurat tersebut, akan ada tindakan pengaturan lalu lintas yang meliputi (Pasal 4 ayat (2) Perkap 10/2012):
a. Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan;
b. Mengatur pengguna jalan untuk terus jalan;
c. Mempercepat arus lalu lintas;
d. Memperlambat arus lalu lintas;
e. Mengalihkan arus lalu lintas; dan/atau
f. Menutup dan membuka arus lalu lintas.

Netizen tetap kritis

Meski penjelasan disampaikan dalam akun Divisi Humas Polri, netizen tetap memberikan kritik tajam kepada polisi yang dianggap mengistimewakan konvoi moge. Misalnya, penulis akun atas nama Eko Wahyu Prasetyo yang mempertanyakan kenapa polisi tidak melakukan tindakan terhadap pengguna moge yang tidak memasang pelat nomor atau lampu strobo yang seharusnya dilarang.

"Pasal yang membolehkan tidak pasang pelat nomor sama pakai strobo pasal mana, Pak?" tulis netizen tersebut.

Ada juga netizen yang mempertanyakan tafsir seperti disampaikan dalam akun Divisi Humas Polri mengenai Perkap 10/2012, yang dianggap hanya sebagai pembenaran memberikan pengawalan terhadap pengendara moge. "Pasal 4 ayat 1 huruf g perkap 10/2012...di point b...apakah konvoi Moge termasuk pak..." tulis netizen atas nama akun Pacho Arsen.

Tidak hanya itu, netizen lain mempertanyakan Perkap 10/2012 yang dinilainya bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009.