Kompas.com - 18/08/2015, 20:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan tiba di Gedung Kemenko Polhukam dalam acara serah terima jabatan Menko Polhukam, Kamis (13/8/2015). KOMPAS.com/DANI PRABOWOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan tiba di Gedung Kemenko Polhukam dalam acara serah terima jabatan Menko Polhukam, Kamis (13/8/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, kementerian dan lembaga yang berada di jajarannya akan ikut membantu sektor perekonomian Indonesia yang saat ini tengah lesu. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah fokus pada pencegahan korupsi. Hal tersebut disampaikan Luhut seusai rapat kerja dengan jajarannya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Sutiyoso, Kepala BNPT Saud Usman, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi.

"Kami sepakat mengedepankan pencegahan korupsi," kata Luhut.

Untuk mengedepankan pencegahan korupsi, rapat koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan sepakat untuk membentuk Tim Pengawal, Pengamananan Pemerintahan, dan Pembangunan (TP4). Pembentukan tim ini adalah usul Jaksa Agung HM Prasetyo. Nantinya, tim ini akan bertugas mengawasi kinerja lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

"Tidak ada lagi alasan ketakutan para pejabat di daerah untuk mengeksekusi program," kata  Luhut.

Prasetyo menambahkan, fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan perbaikan di bidang ekonomi yang tidak akan bisa berdiri sendiri. Upaya itu harus di-back up dan didukung oleh semua pihak yang ada, termasuk dari penegak hukum. Oleh karena itu, pembentukan TP4 ini sangat dibutuhkan.

"Tugasnya tim ini melakukan pendampingan. Seperti kata Menko, tugas tim lebih ditekankan pada pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan," kata Prasetyo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menegaskan, penegakan hukum akan tetap berjalan jika dengan tim ini masih ada tindakan korupsi yang dilakukan pejabat.

"Kita berharap pejabat daerah memanfaatkan tim yang kita bentuk nanti supaya semuanya berjalan efektif dan efisien," kata dia.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Nasional
Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Nasional
Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Nasional
Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Nasional
Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.