Kompas.com - 18/08/2015, 06:54 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 500 orang penyandang disabilitas akan menggelar karnaval budaya, Selasa, (18/8/2015), dengan memakai pakaian daerah menuju Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi ini merupakan upaya agar RUU Penyandang Disabilitas segera disahkan oleh DPR.

"Rencana kami selain memeringati HUT Kemerdekaan RI, kami juga ingin menyuarakan keinginan kami agar DPR segera mensahkan RUU Disabilitas yang hingga kini masih tertahan dalam pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM)," kata Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Mahmud Fasa, di Jakarta, Senin (17/8/2015).

Mahmud mengatakan, para penyandang disabilitas yang tergabung dari organisasi disabilitas nasional, seperti PPDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), dan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), akan mengenakan pakaian daerah dari berbagai macam provinsi.

Pelepasan karnaval akan dilakukan oleh istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, dan dihadiri oleh sejumlah pemerhati disabilitas, seperti Komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga serta orangtua penyandang disabilitas sekaligus penyanyi ternama Indonesia, Dewi Yul.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

Karnaval akan dimulai di Bundaran Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat pukul 09.30 WIB hingga Bundaran Hotel Indonesia untuk menyuarakan aspirasi mereka. Selanjutnya, peserta karnaval akan menuju DPR dengan menggunakan angkutan pribadi.

Dalam tuntutannya, para penyandang disabilitas meminta DPR mempercepat proses persiapan RUU Penyandang Disabilitas dan segera mengesahkannya menjadi usul inisiatif DPR pada awal masa sidang I Tahun Persidangan 2015-2016, atau paling lambat 31 Agustus 2015.

Selain itu, Presiden Joko Widodo dan DPR juga diminta untuk menyelesaikan proses legislasi RUU Penyandang Disabilitas pada tahun ini.

Organisasi penyandang disabilitas menilai, perlu regulasi baru yang menjamin pelaksanaan hak asasi penyandang disabilitas meski negara sudah memiliki UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

"UU tahun 1997 sudah tidak relevan dengan nilai hak-hak penyandang disabilitas karena masih menggunakan nilai charity (belas kasih) yang melahirkan pandangan diskriminatif, bahwa penyandang disabilitas tidak mampu dan memerlukan bantuan sosial," kata Ketua Pokja Hukum RUU Penyandang Disabilitas, Ariani Soekanwo.

Dalam draf RUU tersebut, ada 26 hak penyandang disabilitas Indonesia yang mengacu pada UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas antara lain hak akses terhadap informasi, hak atas pekerjaan dan lapangan kerja, hak atas partisipasi dalam kehidupan berpolitik dan hak atas statistik.

Berikut suasana saat berlangsungnya karnaval :

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas membawa spanduk saat menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas membawa poster saat menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas saat beraksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Penyandang tunanetra turut serta dalam Karnaval Budaya Disabilitas di Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Kesehatan Memburuk, Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura

Klaim Kesehatan Memburuk, Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura

Nasional
Parsindo Sayangkan Sengketa Mereka Tak Diterima Bawaslu, Akan ke PTUN hingga Ombudsman

Parsindo Sayangkan Sengketa Mereka Tak Diterima Bawaslu, Akan ke PTUN hingga Ombudsman

Nasional
Pengacara Ungkap Manipulasi Skenario Ferdy Sambo dari Ketakutan Bharada E

Pengacara Ungkap Manipulasi Skenario Ferdy Sambo dari Ketakutan Bharada E

Nasional
TNI AU Kerahkan Pesawat CN-295 Cari Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

TNI AU Kerahkan Pesawat CN-295 Cari Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Nasional
Jaksa KPK Minta Bantuan Jenderal Andika Perkasa untuk Panggil Eks KSAU Agus Supriatna

Jaksa KPK Minta Bantuan Jenderal Andika Perkasa untuk Panggil Eks KSAU Agus Supriatna

Nasional
Gelak Tawa di Ruang Sidang Saat Bharada E Salah Paham Tanggapi Saksi

Gelak Tawa di Ruang Sidang Saat Bharada E Salah Paham Tanggapi Saksi

Nasional
Kuat Ma'ruf Minta Maaf kepada 4 Terdakwa 'Obstruction of Justice' Pembunuhan Brigadir J

Kuat Ma'ruf Minta Maaf kepada 4 Terdakwa "Obstruction of Justice" Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Puan Maharani Respons Pernyataan Jokowi Soal 'Pemimpin Berambut Putih'

Puan Maharani Respons Pernyataan Jokowi Soal "Pemimpin Berambut Putih"

Nasional
Diduga Terima Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Penjarakan Orang 5 Tahun

Diduga Terima Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Penjarakan Orang 5 Tahun

Nasional
Pertemuan Jokowi dengan Relawan di GBK Dikritik, Istana Buka Suara

Pertemuan Jokowi dengan Relawan di GBK Dikritik, Istana Buka Suara

Nasional
Hendra Kurniawan ke Agus Nurpatria Ketika Tahu Dibohongi Ferdy Sambo: Kita 'Dikadalin'

Hendra Kurniawan ke Agus Nurpatria Ketika Tahu Dibohongi Ferdy Sambo: Kita "Dikadalin"

Nasional
Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru

Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru

Nasional
KPK Ungkap Alasan Gazalba Saleh Belum Ditahan meski 2 Bawahannya Mendekam di Rutan

KPK Ungkap Alasan Gazalba Saleh Belum Ditahan meski 2 Bawahannya Mendekam di Rutan

Nasional
Kurangi Emisi GRK, Indonesia-Inggris Luncurkan Program MENTARI EE

Kurangi Emisi GRK, Indonesia-Inggris Luncurkan Program MENTARI EE

Nasional
Dinamika Laut China Selatan Meningkat, Yudo Margono Diminta Maksimalkan Kogabwilhan

Dinamika Laut China Selatan Meningkat, Yudo Margono Diminta Maksimalkan Kogabwilhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.