Kompas.com - 17/08/2015, 16:24 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap kepengurusan anggaran Kemendiknas dan Kemenpora Angelina Sondakh memeluk erat ayahnya Lucky Sondakh usai sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/1/2013). Anggota non aktif DPR Fraksi Demokrat tersebut dihukum empat tahun enam bulan penjara dengan denda Rp 250 juta.

KOMPAS/ALIF ICHWANTerdakwa kasus dugaan suap kepengurusan anggaran Kemendiknas dan Kemenpora Angelina Sondakh memeluk erat ayahnya Lucky Sondakh usai sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/1/2013). Anggota non aktif DPR Fraksi Demokrat tersebut dihukum empat tahun enam bulan penjara dengan denda Rp 250 juta.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, sejumlah terpidana kasus korupsi tidak mendapat remisi HUT ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketiga di antaranya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar; mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah; dan mantan politisi Partai Demokrat, Angeline Sondakh.

"Akil mana dapat. Atut juga enggak dapat. Angelina juga enggak," ujar Yasonna seusai mengikuti upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi, Senin (17/8/2015).

Menurut Yasonna, pengajuan remisi ketiganya masih dipertimbangkan oleh pemerintah. Ketiga nama itu masuk daftar 848 terpidana kasus korupsi yang masih masuk kajian pemerintah dalam mendapatkan remisi.

Yasonna menjelaskan, setiap satu dasawarsa, pemerintah kaji semua narapidana yang memang berhak mendapatkan remisi pada hari raya atau hari kemerdekaan. Namun, narapidana kasus khusus, seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, tetap harus mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Di dalam PP 99/2012 terdapat syarat bagi narapidana kasus khusus untuk mendapat remisi, yakni jika bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collaborator), serta telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan (khusus narapidana kasus korupsi).

Sementara itu, di dalam PP 28/2006, narapidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme bisa mendapat remisi apabila berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidana. Untuk tahun 2015 ini, Yasonna mengungkapkan ada 118.000 narapidana yang mendapatkan remisi.

Sebanyak 1.938 orang di antaranya merupakan narapidana kasus korupsi. Yasonna mengaku masih kaji PP 99/2012 yang membatasi hak narapidana kasus-kasus korupsi, narkoba, dan terorisme itu.

"Sebenarnya, kalau praktik sebelumnya, tiap dasawarsa itu semua dapat, kecuali napi (yang divonis hukuman) mati, seumur hidup, dan melarikan diri," imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: 'Feeling' Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Menkes: "Feeling" Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Nasional
Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Nasional
Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Nasional
Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Nasional
Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.