Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadiri Upacara di Istana Merdeka, Warga Badui Minta Ini kepada Jokowi

Kompas.com - 17/08/2015, 14:29 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan masyarakat Suku Badui yang menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, meminta Presiden Joko Widodo memberi kebijakan khusus terhadap masyarakat adat Badui. Rombongan perwakilan masyarakat Badui itu dipimpin oleh Wakil Jaro Tangkir Desa Cibeo, Badui dalam, Mursyid.

"Kami tentu memohon yang terhormat Bapak Presiden memberikan kebijakan khusus untuk suku adat Badui," kata Mursyid, seusai menghadiri upacara kenegaraan, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2015).

Mursyid mengaku datang ke Istana Negara dengan undangan yang disampaikan melalui Yayasan Lembah Baliem. Ia berjalan tanpa alas kaki dari Kampung Cibeo, Badui dalam, melintasi Desa Ciboleger, Rangkas, Banten, menuju Parung dan menyusuri rel sampai tiba di Jakarta.

Mursyid tiba di Jakarta pada Minggu (16/8/2015) setelah berjalan kaki selama tiga hari. Di Jakarta, ia bersama empat rekannya asal Badui dalam, dan dua warga Badui luar, bermalam di wilayah Senen, Jakarta Pusat.

Berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Badui, kata Mursyid, masyarakat adat di sana berharap pemerintah memberi pengakuan lebih dalam bentuk jaminan kesehatan, kesejahteraan, dan pemberian identitas resmi berupa kartu tanda penduduk.

Mursyid mengatakan bahwa masyarakat Badui juga berharap agama yang dipeluk, Sunda Wiwitan, dicantumkan di dalam KTP.

"Sesuai musyawarah, kami mohon disampaikan supaya ada respons positif, untuk dipertimbangkan oleh Bapak Presiden," ujar Mursyid.

Soal pelaksanaan upacara, Mursyid mengaku bangga dapat hadir dan menyaksikan langsung acara kenegaraan tersebut.

Ia mengaku telah tiba di lokasi upacara sejak pukul 06.00 WIB meski upacara pengibaran bendera baru dimulai pukul 10.00 WIB. "Ini bagus sekali, sangat berbahagia, bagus sekali," ujarnya.

Dalam upacara itu, Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto bertugas membacakan teks proklamasi.

Ribuan tamu hadir, di antaranya mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, pejabat negara, serta masyarakat dari berbagai kalangan.

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) adalah 68 siswa/i kelas XI SLTA/sederajat perwakilan dari seluruh provinsi.

Pembawa baki bendera pusaka adalah Maria Felicia Gunawan siswi SMAK Penabur Gading Serpong. Upacara kenegaraan juga disemarakkan dengan parade pesawat tempur dari TNI Angkatan Udara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com