Jokowi Ajak Diskusi Pramono dan Luhut soal Masa Depan Kantor Staf Kepresidenan

Kompas.com - 14/08/2015, 17:04 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri Sidang Tahunan MPR 2015 dan Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2015). Dalam sidang tersebut Presiden Joko Widodo menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja lembaga-lembaga negara. TRIBUNNEWS / HERUDINPresiden Joko Widodo menghadiri Sidang Tahunan MPR 2015 dan Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2015). Dalam sidang tersebut Presiden Joko Widodo menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja lembaga-lembaga negara.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak diskusi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas Kantor Staf Kepresidenan. Pandangan kedua orang itu penting untuk memastikan apakah akan ada perubahan yang dilakukan pada badan di bawah presiden itu.

"Itu institusi yang masih baru yang masih berkembang, pasti Pak Luhut diminta pendapatnya," ujar anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2015).

Teten mengatakan, Jokowi sudah meminta pendapat Pramono tadi malam tentang hal yang sama.

Saat ini Presiden Joko Widodo masih mengkaji fungsi dan wewenang Kantor Staf Kepresidenan. Presiden masih mempertimbangkan apakah kantor staf kepresidenan akan tetap berdiri sendiri atau dilebur ke Sekretariat Kabinet.

Teten menyebutkan, sampai kajian itu selesai, Luhut masih akan merangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Dalam waktu dekat, Presiden akan menyiapkan pengganti Luhut di kantor staf.

Presiden Jokowi menyatakan sudah menyiapkan calon pengganti Luhut setelah Luhut dilantik menjadi menteri. Jokowi juga sedang mengkaji keberadaan Kantor Staf Kepresidenan, apakah akan tetap di bawah langsung presiden atau digabung ke Setkab.

Presiden Jokowi sempat dua kali mengubah peraturan presiden tentang pembentukan Kantor Staf Kepresidenan. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap bahwa kantor itu lebih baik digabung dengan Setkab. Kalla juga menganggap Kantor Staf Kepresidenan memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dari menteri koordinator ataupun sekretaris kabinet.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Nasional
Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Nasional
Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Nasional
Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Nasional
Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Nasional
Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Nasional
Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Nasional
Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Nasional
ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Nasional
LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

Nasional
Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Nasional
Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Nasional
Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.