Jokowi Ajak Diskusi Pramono dan Luhut soal Masa Depan Kantor Staf Kepresidenan

Kompas.com - 14/08/2015, 17:04 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri Sidang Tahunan MPR 2015 dan Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2015). Dalam sidang tersebut Presiden Joko Widodo menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja lembaga-lembaga negara. TRIBUNNEWS / HERUDINPresiden Joko Widodo menghadiri Sidang Tahunan MPR 2015 dan Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2015). Dalam sidang tersebut Presiden Joko Widodo menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja lembaga-lembaga negara.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak diskusi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas Kantor Staf Kepresidenan. Pandangan kedua orang itu penting untuk memastikan apakah akan ada perubahan yang dilakukan pada badan di bawah presiden itu.

"Itu institusi yang masih baru yang masih berkembang, pasti Pak Luhut diminta pendapatnya," ujar anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2015).

Teten mengatakan, Jokowi sudah meminta pendapat Pramono tadi malam tentang hal yang sama.

Saat ini Presiden Joko Widodo masih mengkaji fungsi dan wewenang Kantor Staf Kepresidenan. Presiden masih mempertimbangkan apakah kantor staf kepresidenan akan tetap berdiri sendiri atau dilebur ke Sekretariat Kabinet.

Teten menyebutkan, sampai kajian itu selesai, Luhut masih akan merangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Dalam waktu dekat, Presiden akan menyiapkan pengganti Luhut di kantor staf.

Presiden Jokowi menyatakan sudah menyiapkan calon pengganti Luhut setelah Luhut dilantik menjadi menteri. Jokowi juga sedang mengkaji keberadaan Kantor Staf Kepresidenan, apakah akan tetap di bawah langsung presiden atau digabung ke Setkab.

Presiden Jokowi sempat dua kali mengubah peraturan presiden tentang pembentukan Kantor Staf Kepresidenan. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap bahwa kantor itu lebih baik digabung dengan Setkab. Kalla juga menganggap Kantor Staf Kepresidenan memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dari menteri koordinator ataupun sekretaris kabinet.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Nasional
Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
Menkes: 'Feeling' Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Menkes: "Feeling" Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Nasional
Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Nasional
Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Nasional
Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Nasional
Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.