Luhut Nilai Kantor Staf Kepresidenan Tak Perlu Digabung ke Setkab

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan tidak sepakat apabila keberadaan kantor staf Kepresidenan dilebur ke Sekretariat Kabinet. Menurut dia, Presiden Joko Widodo lebih baik mempertahankan struktur yang ada sekarang.

"Menurut saya biar saja seperti sekarang karena bisa memberikan saran secara mandiri pada berbagai bidang, tapi itu terserah Presiden," ujar Luhut usai menghadiri pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Luhut merujuk pada amanat dalam Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan. Di dalam aturan itu disebutkan bahwa kepala staf kepresidenan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sementara terkait dengan calon penggantinya kelak sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Luhut tak mau berspekulasi.

"Presiden sedang mencari pengganti saya, kita tunggu saja," ujar dia.

Presiden Jokowi menyatakan akan mencari pengganti Luhut untuk mengisi posisi Kepala Staf Presiden. Dia mengaku sudah memiliki calon-calon yang akan segera diputuskan dalam waktu dekat.

Selain mencari pengganti Luhut, Jokowi juga menyatakan kini sedang mempertimbangkan untuk mengevaluasi posisi kantor staf presiden apakah akan tetap berada di bawah presiden atau di bawah Sekretariat Kabinet.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengungkapkan bahwa kantor staf presiden lebih baik di bawah Setkab karena saat ini tak memiliki pimpinan. Seluruh tugas kepala staf presiden pun diambil alih oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (baca: Wapres: Kantor Staf Kepresidenan Akan Berada di Bawah Seskab)

"Sementara ini akan diberi tanggung jawab ke Seskab menjalankan lembaga itu karena hampir sama tugas-tugasnya," ujar dia.