Kompas.com - 14/08/2015, 12:41 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan tiba di Gedung Kemenko Polhukam dalam acara serah terima jabatan Menko Polhukam, Kamis (13/8/2015). KOMPAS.com/DANI PRABOWOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan tiba di Gedung Kemenko Polhukam dalam acara serah terima jabatan Menko Polhukam, Kamis (13/8/2015).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan tidak sepakat apabila keberadaan kantor staf Kepresidenan dilebur ke Sekretariat Kabinet. Menurut dia, Presiden Joko Widodo lebih baik mempertahankan struktur yang ada sekarang.

"Menurut saya biar saja seperti sekarang karena bisa memberikan saran secara mandiri pada berbagai bidang, tapi itu terserah Presiden," ujar Luhut usai menghadiri pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Luhut merujuk pada amanat dalam Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan. Di dalam aturan itu disebutkan bahwa kepala staf kepresidenan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sementara terkait dengan calon penggantinya kelak sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Luhut tak mau berspekulasi.

"Presiden sedang mencari pengganti saya, kita tunggu saja," ujar dia.

Presiden Jokowi menyatakan akan mencari pengganti Luhut untuk mengisi posisi Kepala Staf Presiden. Dia mengaku sudah memiliki calon-calon yang akan segera diputuskan dalam waktu dekat.

Selain mencari pengganti Luhut, Jokowi juga menyatakan kini sedang mempertimbangkan untuk mengevaluasi posisi kantor staf presiden apakah akan tetap berada di bawah presiden atau di bawah Sekretariat Kabinet.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengungkapkan bahwa kantor staf presiden lebih baik di bawah Setkab karena saat ini tak memiliki pimpinan. Seluruh tugas kepala staf presiden pun diambil alih oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (baca: Wapres: Kantor Staf Kepresidenan Akan Berada di Bawah Seskab)

"Sementara ini akan diberi tanggung jawab ke Seskab menjalankan lembaga itu karena hampir sama tugas-tugasnya," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Nasional
AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

Nasional
Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Nasional
Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Nasional
Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Nasional
Barang Bukti Ratusan Juta Rupiah Disita KPK dalam OTT di Surabaya

Barang Bukti Ratusan Juta Rupiah Disita KPK dalam OTT di Surabaya

Nasional
20.000 Masyarakat Adat Diperkirakan Tergusur Proyek Ibu Kota Baru

20.000 Masyarakat Adat Diperkirakan Tergusur Proyek Ibu Kota Baru

Nasional
UPDATE 20 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,88 Persen

UPDATE 20 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,88 Persen

Nasional
Arteria Dahlan Terancam Dipidana Bila Terbukti Palsukan Pelat Mobil Mirip Polisi

Arteria Dahlan Terancam Dipidana Bila Terbukti Palsukan Pelat Mobil Mirip Polisi

Nasional
KPK Amankan 5 Orang Dalam OTT di Surabaya

KPK Amankan 5 Orang Dalam OTT di Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.