Dugaan Pelanggaran KPUD Mataram, KPU Minta Tunggu Putusan Panwaslu

Kompas.com - 13/08/2015, 20:12 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2015). KOMPAS.com/Abba GabrillinKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay meminta agar semua pihak tidak berargumentasi terkait gugatan sengketa pilkada yang diajukan salah satu pasangan bakal calon kepala daerah di Kota Mataram. Ia meminta agar semua pihak menunggu putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Mataram.

"Saya dapat informasi, hari ini semestinya hari terakhir penyelesaian sengketa di Panwaslu. Tetapi saya diberitahu bahwa pemohon tidak hadir. Jadi akan diputuskan besok," ujar Hadar, saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015).

Menurut Hadar, selama proses penyelesaian sengketa sedang berjalan, masing-masing pihak, termasuk Panwaslu, seharusnya tidak membicarakan mengenai isi sengketa kepada publik. Menurut dia, sesuai etika peradilan, tidak tepat jika mengambil kesimpulan mengenai persoalan yang belum ditentukan kebenaran sesungguhnya.

Sementara itu, Hadar juga mengingatkan bahwa KPU pusat sebenarnya memberikan otoritas kepada KPU di masing-masing daerah untuk menjalankan mekanisme pendaftaran. Meski demikian, KPU telah memberikan pedoman mengenai tata cara pendaftaran.

"Jangan dulu menyimpulkan KPUD salah mengambil keputusan. Mereka memiliki otoritas dan telah diberikan aturan dan pedoman mengenai pelaksanaan pilkada. Pihak-pihak lain tidak bisa mengintervensi," kata Hadar.

Rencananya, pada Jumat (14/8/2015), Panwaslu Kota Mataram akan meminta kesimpulan dari pasangan calon, sebagai pemohon, dan KPU setempat, sebagai termohon. Setelah itu, Panwaslu akan memberikan putusan mengenai sengketa tersebut.

Sebelumnya, Ketua Panwaslu Mataram Srino Mahyarudin menjelaskan bahwa terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan KPUD Mataram, saat pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Mataram Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana pada 26-28 Juli 2015.

Panwaslu menilai terdapat perbedaan fakta terkait dokumen dan peristiwa terhadap pemenuhan persyaratan partai politik atau gabungan partai politik dalam pendaftaran pasangan calon tersebut.

Atas perbedaan itu, panwaslu berpedapat kasus ini dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Nasional
Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Nasional
Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Nasional
Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Nasional
Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

Nasional
Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Nasional
UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Nasional
Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Nasional
Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X