Mensos Dukung Pengaturan Sanksi dalam RUU Disabilitas

Kompas.com - 13/08/2015, 12:20 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa Indra Akuntono/KOMPAS.comMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengharapakan percepatan pembahasan rancangan undang-undang tentang disabilitas. Khofifah mendukung pengaturan pemberian sanksi, terutama bagi para penegak hukum dalam sistem peradilan yang melakukan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas.

"Kalau tidak ada sanksi, tidak akan ada punishment bagi pelanggar hak disabilitas. Setiap undang-undang tidak akan efektif tanpa ada punishment," ujar Khofifah saat ditemui seusai membuka Seminar bertema "Kesetaraan Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan" di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015).

Menurut Khofifah, meski Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas masih bisa digunakan, tetapi pada dasarnya undang-undang tersebut belum memuat sanksi pidana bagi para pelaku diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. (baca: KY Dorong Kesetaraan dalam Sistem Peradilan bagi Penyandang Disabilitas)

Secara khusus, ia menyinggung pemenuhan hak untuk mendapat kesetaraan hukum dan perlakuan yang setara dalam sistem peradilan. Selain itu, menurut Khofifah, dalam Konvensi tentang Penyandang Disabilitas, yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, terdapat 26 komponen yang perlu dimasukan dalam RUU tentang disabilitas.

Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut pada intinya mengatur bahwa negara wajib memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam proses dan sistem hukum.

"Akan sangat banyak elemen yang kita butuhkan, misalnya lawyer untuk pendampingan. Misalnya penyediaan advokat yang memiliki kesadaran untuk membantu penyandang disabilitas," kata Khofifah.

RUU tentang disabilitas adalah salah satu RUU inisiatif DPR yang masuk dalam program legislasi nasional 2015. Saat ini draf mengenai RUU tersebut baru mencapai 39 pasal. Rencananya, DPR akan mulai membahas RUU tentang disabilitas pada masa sidang yang akan datang. (baca: RUU Penyandang Disabilitas)

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Nasional
Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Nasional
Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Nasional
Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X