Ini Harta Kekayaan Kepala Bappenas Sofyan Djalil

Kompas.com - 12/08/2015, 20:45 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Sofyan Djalil memberikan sambutan dalam serah terima jabatan, Jakarta, Rabu (12/8/2015). Sebelumnya Sofyan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Kerja. ESTU SURYOWATI/Kompas.comMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Sofyan Djalil memberikan sambutan dalam serah terima jabatan, Jakarta, Rabu (12/8/2015). Sebelumnya Sofyan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Kerja.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Sofyan Djalil sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago. Sebelumnya, Sofyan merupakan Menteri Koordinator Perekonomian.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di situs acch.kpk.go.id, nilai kekayaan yang dilaporkan Sofyan saat masih menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara tahun 2009 senilai Rp 16.670.592.647 dan 274.401 dollar AS. Harta tersebut terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di Depok senilai Rp 248.298.000.

Selain itu ada juga harta bergerak berupa alat transportasi senilai Rp 145 juta. Ada pula harta bergerak lainnya yang terdiri dari logam mulia, batu mulia, dan barang antik senilai Rp 241.600.000 serta surat berharga senilai Rp 15.008.032.436. Adapun giro dan setara kas yang dilaporkan Sofyan sejumlah Rp 991.662.211.

Presiden Jokowi mengganti lima menteri dan sekretaris kabinet. Darmin Nasution menggantikan Sofjan Djalil sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Selain itu, Luhut Binsar Pandjaitan dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Selanjutnya, Thomas Trikasih Lembong dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel. Adapun Rizal Ramli menggantikan posisi Indroyono Soesilo sebagai Menko Kemaritiman.

Kemudian, Pramono Anung, politisi PDI-P, dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Pramono menggantikan posisi Andi Widjajanto. (Baca: Jokowi Lantik 5 Menteri dan Seskab)

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Nasional
Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Nasional
Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X